Pemprov DIY Janji Ganti Untung Warga Terisolasi Akibat Proyek Tol Jogja

Galih Priatmojo | Muhammad Ilham Baktora
Pemprov DIY Janji Ganti Untung Warga Terisolasi Akibat Proyek Tol Jogja
Denah lokasi pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang berdampak ke warga Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman - (SUARA/Baktora)

Tidak boleh ada warga terisolasi akibat proyek tol Jogja.

SuaraJogja.id - Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DI. Yogyakarta berjanji akan membebaskan lahan warga jika mereka terisolasi dalam satu wilayah terdampak pembangunan jalan tol.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, Totok Wijayanto mangungkapkan akan memberi ganti untung bagi warga yang terisolasi.

"Bagi warga yang menyendiri dan tidak ada penghuni lain di sekitar kawasannya bakal dipertimbangkan akan dipindah atau tidak. Jika setelah dikaji oleh tim pengadaan tanah dan benar-benar terisolasi, bakal kami bebeaskan (diberi ganti untung)," kata Totok Wijayanto pada wartawan, Kamis (12/12/2019).

Ia menyontohkan jika ada satu RT yang hampir seluruh warganya tergusur dan menyisakan tiga rumah warga, hal itu menjadi tugas kepala desa setempat. Pemangku wilayah diarahkan membuat surat kepada tim pengadaan tanah untuk mengkaji apakah rumah warga itu terisolasi atau tidak.

"Yang jelas rumah warga yang terisolasi itu tidak boleh. Jadi harus dibebaskan," tambah dia.

Totok menerangkan selain rumah terisolasi yang nantinya harus dibebaskan, ada jenis tanah yang juga diberi ganti untung dengan kajian khusus.

"Lahan yang tidak memiliki akses, misal dibelakangnya jurang, karena tidak bisa dimanfaatkan itu harus dibebaskan. Termasuk juga tanah yang tidak beraturan. Misal awalnya 400 meter persegi (luas lahan) setelah diukur dan dilewati tol, bentuknya berubah segitiga, itu seluruhnya harus dibebaskan. Tapi dengan syarat warga meminta (diganti) ," tambahnya.

Hingga kini, tim pengadaan tanah tengah melakukan validasi data kepemilikan tanah di Desa Selomartani. Tim yang tergabung dalam Satgas Lapangan diberi waktu dua pekan untuk menyinkronkan data tersebut.

"Nantinya satgas lapangan kami beri dua pekan untuk membenarkan data yang ada di desa ini (Selomartani). Karena di desa ini masih banyak warga yang belum membalik nama mereka," ungkap Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Krido Suprayitno.

Pembangunan jalan tol Jogja-Solo masih dalam tahap sosialisasi. Pemprov bakal menyasar ke sejumlah wilayah terdampak seperti Kecamatan Kalasan dan Prambanan.

Rencananya sosialisasi dan pembebasan lahan sendiri selesai pada 2020 mendatang. Sehingga 2021 fisik bangunan sudah bisa dimulai. Dengan demikian 2023 pembangunan selesai dan 2024 bisa dioperasikan.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS