Aliansi Buruh Jogja: Tak Ada Transparansi dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan

Yasinta Rahmawati | Rosiana Chozanah
Aliansi Buruh Jogja: Tak Ada Transparansi dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan
Diskusi tentang BPJS Kesehatan di FK-KMK UGM (Himedik/Rosiana)

Tidak adanya transparansi ini membuat masyarakat tidak tahu siapa yang sebenarnya telah menerima program jaminan kesehatan, katanya.

SuaraJogja.id - Aliansi Buruh Yogyakarta menganggap selama ini belum ada transparansi terkait dengan pengelolaan proses keuangan di dalam perusahaan serta BPJS Kesehatan.

"Artinya apa? Artinya ada ceruk yang masih cukup banyak yang bisa dikelola oleh BPJS khususnya PPU (Pekerja Penerima Upah)," tutur Kinardi, Sekretaris Jenderal dari Aliansi Buruh Yogyakarta, pada acara Seminar BPJS dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Bangsa Indonesia di FK-KMK UGM, Kamis (12/3/2020).

Ia menambahkan, tidak adanya transparansi ini membuat masyarakat tidak tahu siapa yang sebenarnya telah menerima program jaminan kesehatan.

"Seolah-olah ini semuanya adalah problem rakyat miskin, tapi ketika tadi dibuka, ternyata yang (banyak) menggunakan layanan kesehatan adalah mereka yang mandiri, mereka yang mampu yang bisa mengakses layanan kesehatan," sambungnya.

Menurutnya, ini menjadi sebuah wacana program jaminan sosial.

Diskusi tentang BPJS Kesehatan di FK-KMK UGM (Himedik/Rosiana)
Diskusi tentang BPJS Kesehatan di FK-KMK UGM (Himedik/Rosiana)

"Apakah mau diteruskan dalam proyeksi multi player atau single player ini menjadi sebuah PR juga. Saya kira jaminan sosial bukan kitab suci yang harus selalu seperti ini, bisa diubah sebagus apapun asal jangan sampai merugikan rakyat Indonesia.

Putusan kenaikan tarif BPJS dibatalkan MA

Pada 2019 lalu, pemerintah memberlakukan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan sebanyak dua kali lipat, melalui Peraturan Presiden N0.75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Kenaikan iuran mengubah tarif PBI menjadi Rp 42 ribu, PBPU kelas III Rp 42 ribu, kelas II Rp 110 ribu dan kelas III Rp 160 ribu.

Kenaikan ini didasari peningkatan jumlah defisit setiap tahun, terutama pada 2019 yang diperkirakan naik Rp32 triliun.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS