"Perlu diingat bahwa dalam urusan administrasi PN Wates juga harus bertanggungjawab," imbuhnya.
Tanah di Kulon Progo tersebut merupakan pemberian dari HB VII kepada Moersoedarinah saat pernikahannya dengan PB X.
Apabila mengacu pada PP 24 tahun 1960 atas Puro Pakualaman atau pemerintah Indonesia, menyatakan bahwa Eigendom yang tidak diurus akan menjadi hak negara. Namun, dengan catatan eigendom tersebut atas nama orang asing.
"Sementara ini adalah atas nama pribadi dan bukan orang biasa melainkan anak HB VII yang juga permaisuri dari PB X," tegasnya.
Baca Juga:Tak Peduli Corona, Mahfud Minta Pilkada Tetap Digelar 9 Desember
Sementara itu ditemui terpisah, Humas PN Wates, Edy Sameaputty membenarkan adanya permohonan salinan surat penetapan konsinyasi tersebut.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agus Nomor 1-144 tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan MA tertulis, ada beberapa informasi yang wajib disediakan. Salah satunya tentang penetapan pengadilan atau produk keputusan pengadilan.
"Semua disiapkan jika ada yang meminta, namun yang bersangkutan harus mengisi formulir permohonan informasi, kami juga hanya menyerahkan fotokopi bukan salinan resminya," ungkapnya.
Edy menambahkan, tidak membutuhkan waktu lama untuk menindaklanjuti permohonan itu. Bahkan bisa segera diproses bila syarat sudah terpenuhi.
Baca Juga:Berniat Bikin Dimsum, Penampakannya Malah Mirip Nasi Bungkus
