New Normal, Nilai Pancasila Bisa Jadi Acuan Keadilan Perekonomian Desa

Rendy Adrikni Sadikin | Arendya Nariswari
New Normal, Nilai Pancasila Bisa Jadi Acuan Keadilan Perekonomian Desa
Profesor Erani Yustika dari FEB UB dalam sesi webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020.

Profesor Erani Yustika menyebutkan, bahwa hakikatnya titik tumpu pembangunan perekonomian itu berawal dari desa.

SuaraJogja.id - Pandemi COVID-19 belum berlalu, namun demi kepentingan bersama sejumlah langkah dilakukan demi menyikapi tatanan baru atau era new normal.

Perekonomian desa tentu menjadi salah satu sektor yang terdampak adanya COVID-19 ini, maka dari itu dibutuhkan strategi khusus untuk bertahan.

Melalui webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Profesor Ahmad Erani Yustika selaku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Brawijaya menyebutkan, bahwa hakikatnya titik tumpu pembangunan itu berawal dari desa.

Berlandaskan pancasila, nila-nilai keadilan serta modal itu sendiri sudah terkandung di dalamnya, dan bisa dijadikan pedoman keadilan perekonomian desa.

Profesor Erani Yustika dari FEB UB dalam sesi webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020.
Profesor Erani Yustika dari FEB UB dalam sesi webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020.

Seperti salah satunya terkandung pada sila keempat yakni berkaitan dengan kerakyatan, di mana setiap masyarakat memiliki hak pengambilan keputusan kepada pekerja, koperasi, akses pendidikan serta keterampilan lainnya.

Profesor Ahmad Erani Yustika menambahkan jika ada prinsip suluh ekonomi desa mulai dari imperatif modal menjadi pandu penciptaan insentif material, kedudukan manusia di atas produksi, ekonomi dirancang sebagai aktivitas ekonomi kolektif, kesahajaan hidup dan hasrat memajukan kesejahteraan publik hingga pemerataan akses atau aset rakyat, maka tidak mungkin tidak terciptanya keadilan bagi masyarakat desa khususnya.

Profesor Erani Yustika dari FEB UB dalam sesi webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020.
Profesor Erani Yustika dari FEB UB dalam sesi webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020.

"Jika suluh ekonomi ini didukung maka akan tercipta karakter ekonomi desa yang kolektif, negara bisa lebih aktif melakukan pemerataan penguasaan faktor produksi misalnya, kemudian munculnya tindakan partisipatif melalui musyawarah desa," sebut Profesor Erani Yustika melalui webinar KKD sesi 2, Rabu (1/7/2020).

"Pemerintah desa juga harus bisa menyerap nilai-nilai lokal informal institution, misal contohnya saja dulu kita punya jimpitan, lumbung beras dan seterusnya, inilah yang menjadi salah satu kekuatan perekonomian di desa," imbuhnya.

Sekadar informasi, webinar seri 1 Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Rabu (1/7/2020) berupaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa.

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.

Pun webinar ini diharapkan bisa memberikan gagasan tentang kebijakan dan budaya antikorupsi pada pemerintah serta masyarakat desa.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS