Yoshi Fajar: Birokrasi Sewa Tanah Masih Jadi Permasalahan Tata Ruang Desa

Rendy Adrikni Sadikin | Arendya Nariswari
Yoshi Fajar: Birokrasi Sewa Tanah Masih Jadi Permasalahan Tata Ruang Desa
Yoshi Fajar Kresno Murti dalam webinar KKD 2020 (YouTube)

Melalui tata ruang desa yang optimal, Yoshi Fajar berharap masyarakat bisa mandiri dan tidak terlalu menggantungkan kebutuhan pada pemerintah.

SuaraJogja.id - Tata ruang desa dan infrastruktur lingkungan permukiman menjadi salah satu pokok permasalahan yang dibahas secara mendalam melalui webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020, Selasa (7/7/2020). Melalui pemaparannya, Yoshi Fajar Kresno Murti, menyampaikan sejumlah materi penting menyangkut tata ruang desa dengan realita sehari-hari.

Menurut Praktisi Arsitek Ugahari tersebut, tata ruang desa ini hanya bisa berlaku atau dilakukan pada tanah bersama milik masyarakat. Dirinya menambahkan bahwa praktik tata ruang desa ini hampir tidak mungkin bisa dilakukan terhadap tanah pribadi milik perseorangan.

"Entitas dari tanah bersama ini biasanya berbentuk hutan adat, tanah kas desa, pelungguh dan sebagainya. Jadi tanah bersama ini penting, karena tata ruang nanti pasti bersinggungan ke situ arahnya," sebut Yoshi.

Namun adanya tanah bersama ini, menurut Yoshi tak lantas bisa langsung dieksekusi untuk kemudian diterapkan sebuah proyek tata ruang desa.

Beberapa kali ketika membantu proyek tata ruang desa di sejumlah daerah, tanah bersama yang ditemuinya justru memunculkan permasalahan lain menyangkut birokrasi sewa lahan secara turun temurun.

"Jadi saya pernah, membantu para pemuda desa untuk mengelola sebuah lahan bersama. Tapi muncul permasalahan, tanah bersama itu ternyata turun temurun disewakan oleh kepala desa yang masa jabatannya sudah hampir habis, kemudian ketika izin akuisisi tanah tadi selesai diurus dalam waktu cukup lama, masa jabatan pemuda desa bersangkutan sudah hampir berakhir. Adanya ya proyek yang sudah direncanakan oleh para pemuda untuk desa tadi menjadi gagal dilaksanakan," imbuhnya.

Yoshi Fajar Kresno Murti dalam webinar KKD 2020 (YouTube)
Yoshi Fajar Kresno Murti dalam webinar KKD 2020 (YouTube)

Permasalahan menyangkut tanah bersama ini, menurutnya sudah terjadi sejak era kolonialisme hingga orde baru. Dahulu, umumnya tanah bersama disewakan kepada petani penggarap karena dianggap perputaran nilai uang yang masuk cukup menjanjikan.

"Puncaknya pada revolusi hijau, di mana seluruh kedaulatan dirampas mulai dari sandang papan serta pangan. Oleh karena itu kemudian hadir infrastruktur dalam tata ruang desa yang menjadi sebuah upaya untuk melakukan penarikan dana demi pembangunan. Hal ini termasuk berhasil meskipun juga tetap memicu konflik baru ya," ujar Yoshi.

Oleh karenanya, Yoshi berharap di tengah pandemi ini, masyarakat desa khususnya bisa sadar dan memanfaatkan tata ruang desa untuk kepentingan bersama, mulai dari sandang, papan, hingga pangan. Di akhir pemaparannya, Yoshi juga mengatakan, dalam rangka menyambut new normal, masyarakat desa jangan sampai hanya menggantungkan kebutuhan hidup sepenuhnya kepada pemerintah melainkan memetik hasil dari pemanfaatan tata ruang desa  tadi, contohnya membuat lahan perkebunan dari tanah bersama.

Sekadar informasi, Webinar Seri 11 Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Senin (7/7/2020) ini merupakan bagian dari upaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan Indonesia baru dari desa.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS