"Jadi kita pastikan proses ini adil secara hukum karena semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk menguji versi keadilan masing-masing dan pengadilan yang memutuskan. Hingga akhirnya keadilan seperti ini yang kita dapatkan," imbuhnya.
Ditambahkan Jarot, jika penyelesaian sengketa tanah kas desa ini semakin tertunda hal itu justru akan berpotensi menambah kerugian negara dalam hal ini pihak desa. Padahal tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang sejatinya digunakan sebagai pemanfaatan kesejahteraan masyarakat desa.
