SuaraJogja.id - Genderang penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan terus menggema. Tak sedikit yang merasa kecewa atas pengesahan tersebut seperti di antaranya disuarakan oleh Ananda Badudu.
Mantan vokalis band Banda Neira ini menyebut bahwa produk UU Cipta Kerja bukan sekonyong-konyong ada di tangan DPR.
Menurutnya sebelum sepenuhnya menyalahkan para anggota DPR RI yang mengesahkan produk undang undang tersebut alangkah baiknya lihat lebih jauh dari kemunculan UU tersebut.
Ia menyebut bahwa UU tersebut merupakan usulan eksekutif alias pemerintah.
Baca Juga:70 Lebih ASN Dishub DIY Ikuti Tes Swab Usai 8 Pegawainya Positif Covid-19
"Sebelum goblok-goblokin DPR gara2 OmnibusLaw, inget juga kalo UU itu adalah usilan eksekutif alias pemerintah," tulisnya.
Lebih lanjut ia juga menyebut bahwa Jokowi dalam hal ini sebagai pemangku pemerintahan tidak pernah ada di pihak rakyat.
"Butuh berapa UU kacrut lagi biar kamu sadar kalau Jokowi tidak pernah ada di pihak kita," lanjut kicauannya.
Kicauan cucu dari tokoh Bahasa Indonesia Jus Badudu itu pun mendapat tanggapan dari sejumlah pengikut dan warganet lainnya.
"Kapan presiden kita bisa menunjukkan sisi positifnya?" kata nakaluarbiasa.
Baca Juga:RUU Cipta Kerja Disahkan, Serikat Pekerja di DIY Sepakat Tak Mogok Kerja
"Pemerintahnya sudah bobrok dari dulu, selalu bertameng pada kata "merakyat" sekarang di masa pandemi seperti ini gak becus ngurusi masalahnya sekarang malah makin menjadi dengan mengesahkan UU CILAKA semakin bobrok sajah," kritik Arr.
"Yah bapak Jokowi mentang-mentang udah periode kedua, waktu periode pertama masih baik-baik karna supaya kepilih di periode kedua eh kepilih kok gini?." kata Joohoney.
"terus terang di jaman sekarang saya pesimis bisa dapet pemimpin yang idela. Kursi pemimpin bakal terus diisi orang-orang munafik yang mentingin perut dan isi kantongnya beserta circlenya doang. Tapi ya tetep berharap aja," kata Zacky.
"I stand with you bang," tulis Bang Jago.
Selain Ananda, ekspresi kekecewaan atas disahkannya UU Cipta Kerja juga muncul dari sejumlah tokoh dan elemen masyarakat. Di antaranya termasuk intelektual Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla yang menilai bahwa pemerintah serta DPR RI tuli aspirasi rakyat.
Sebelumnya, di tengah tekanan masyarakat, DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan pada Senin (5/10/2020).
Proses pengesahan RUU Cipta Kerja diwarnai dengan perdebatan hingga menimbulkan ketegangan sampai Fraksi Partai Demokrat walk out dari sidang paripurna.
Keputusan ini disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi, mereka yang setuju antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Sementara dua fraksi yang menolak adalah Demokrat dan PKS.
