SuaraJogja.id - Massa Jogja Memanggil bentrok dengan aparat kepolisian saat melakukan aksi di kantor DPRD DIY, Kamis (8/10/2020).
Diberitakan SuaraJogja.id sebelumnya, emosi massa tersulut lantaran tak diperkenankan masuk ke dalam gedung, sehingga mereka membuka paksa gerbang DPRD DIY.
Polisi kemudian melempar gas air mata. Seketika massa lari tunggang langgang berhamburan ke Jalan Malioboro.
Sementara itu dari laporan @bppmbalairung, sempat terjadi adu hantam antara polisi dan massa aksi. Dalam video yang diunggah, terdengar pula suara lemparan petasan, batu, dan gas air mata.
Baca Juga:Penolakan Omnibus Law di Kalbar Memanas, Tembok Gedung DPRD Penuh Coretan
Tak cukup sampai di situ, polisi juga menembakkan water cannon serta melepaskan tembakan peringatan dengan pistol.
"Pukul 13.58 WIB gerbang depan gedung DPRD DIY sudah penuh gas air mata. Beberapa massa aksi masih melempari batu bahkan ember," kicau @bppmbalairung.
Mobil komando pun melaju menuju Titik Nol Km, diikuti sebagian massa. Beberapa dari mereka juga ada yang masih berada di depan gedung DPRD DIY.
Mengusung tagar #JogjaMemanggil, sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) menggelar unjuk rasa di Yogyakarta, Kamis (8/10/2020).
Aksi ini sebagai salah satu bentuk respons terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja--kini sudah menjadi UU Cipta Kerja--pada rapat sidang paripurna DPR di gedung parlemen, 5 Oktober 2020.
Baca Juga:Polda Jateng Klaim Tak Halangi Wartawan Saat Meliput Aksi Demo
Berdasarkan informasi di akun Instagram @gejayanmemanggil, massa akan melakukan long march dari Bundaran UGM hingga Kantor DPRD Yogyakarta.
Dalam keterangan di akun Instagram @gejayanmemanggil, aksi hari ini menyerukan "Mosi Tidak Percaya: Turunkan Jokowi - Ma'ruf, Cabut UU Cipta Kerja, Bubarkan DPR, dan Bangun Dewan Rakyat!"
Mengutip akun tersebut, Aliansi Rakyat Bergerak menuliskan, tajuk aksi ini bukanlah tuntutan kepada perangkat negara.
"Ini merupakan sebentuk seruan yang kami tujukan pada sidang para pembaca yang budiman untuk mendeligitimasi intervensi negara atas kehidupan sipil--yang mana adalah kita semua," tulis Aliansi Rakyat Bergerak.
