Sementara itu terkait aktor, PolGov UGM mengungkapkan, ada enam aktor yang sering muncul dalam pemberitaan tentang topik ini: Joko Widodo (Pemerintah), Arief Budiman (KPU), Tito Karnavian (Kemendagri), Mahfud MD (Menkopolhukam) pada satu sisi dan NU serta Muhammadiyah di sisi yang lain.
"Aktor pemerintah cenderung mendorong pelaksanaan Pilkada 2020, KPU cenderung hanya sekedar mengikuti keputusan dari pemerintah, dan NU-Muhammadiyah yang merekomendasikan untuk penundaan Pilkada 2020," seperti dikutip dari rilis "Meneropong Kelanjutan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi" PolGov UGM yang diterima SuaraJogja.id, Rabu (14/10/2020).
Tak hanya itu, keresahan warganet akan Pilkada 2020 juga sempat disuarakan melalui istilah "kemanusiaan di atas politik".
Bahkan kekhawatiran mereka akan keselamatan rakyat dan kepedulian pemerintah ini meluas sampai ke isu Omnibus Law hingga oligarki.
Baca Juga:KPU Medan Batasi Dana Kampanye Pilkada Jadi Rp 36,2 Miliar
Terakhir, berdasarkan pemetaan Social Network Analysis (SNA), wacana penundaan Pilkada 2020 tersebar cukup merata di sejumlah aktor dominan.
"Dengan demikian, topik ini tidak hanya berpusat pada satu atau beberapa pihak saja, melainkan wacana ini tersebar di berbagai pihak yang sangat mungkin memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda-beda satu sama lain," tutup PolGov UGM.
