SuaraJogja.id - Tepat satu tahun pemerintahan Jokowi - Ma'aruf Amin, sejumlah elemen masyarakat dikabarkan akan kembali berdemonstrasi di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul mewanti-wanti para demonstran untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya.
"Tolong dengar baik-baik ya, mau ada demonstrasi hati boleh panas, kepala tetap dingin," kata Ruhut lewat video yang diunggah di akun sosial medianya.
Ruhut dalam video -- juga dalam berkali-kali pernyataan lewat media sosial -- mengingatkan mereka untuk mewaspadai penyusup. Ruhut menyebut penyusup dan provokator sebagai "begundal-begundal provokator."
Baca Juga:Sosialisasikan Protokol Kopdar saat Pandemi, Begini Uniknya Ultah ISC DIY
"Memang, demonstrasi tidak dilarang, tetapi saya mohon harus tetap waspada, waspada, waspadalah karena ada pihak ketiga, penunggang-pengunggang gelap, begundal-begundal provokator," kata Ruhut.
Ruhut kemudian memuji-muji Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurut Ruhut, "sebenarnya Presiden kita Bapak Joko Widodo dan Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani sudah secara terang benderang menjelaskan apa itu UU Cipta Kerja, tiada lain menuju jalan untuk kita menjadi indonesia maju."
Ruhut berharap demonstrasi berlangsung dengan damai karena apabila ada hal yang tidak diinginkan bersama, korban adalah rakyat kecil.
Catatan kritis
Ada sejumlah catatan kritis yang disampaikan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam atas kepemimpinan Jokowi pada tahun pertama periode kedua.
Baca Juga:Ada 40 Kasus Baru Positif Covid-19 di DIY, Mayoritas dari Bantul
Pertama, secara politik, Jokowi mampu mengonsolidasikan parlemen untuk menjadi bagian pendukung pemerintah. Ada tujuh fraksi yang mendukung pemerintah. "Secara politik ini sangat kuat, bahkan bisa dikatakan hampir power full," kata Arif kepada Suara.com.
Tetapi pada catatan kedua, secara ekonomi, pemerintahan Jokowi mendapatkan tantangan yang tak ringan. Perekonomian mengalami penurunan signifikan, diperparah lagi sejak Maret 2020 lalu, muncul pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua aspek.
"Sehingga mau tidak mau itu jadi tantangan politik sendiri, karena akan menguji kepemimpinan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf," kata Arif.
Dalam konteks tersebut, kredibilitas Jokowi dipertaruhkan.
Ketiga, Arif menilai beberapa langkah pemerintah Jokowi banyak mendapat tentangan dari masyarakat, di antaranya dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja.
Keempat, dari segi komunikasi publik, pemerintahan Jokowi dinilai kurang bagus. Banyaknya protes dari masyarakat atas kebijakan yang diambil menunjukkan sosialisasi yang tidak masif dan tidak efektif.
Jokowi, kata Arif, memang memiliki juru bicara, tetapi jika mereka tidak efektif tetap saja sia-sia. "Contoh, ketika komunikasi publik dengan banyak influencer yang digandeng sehingga fungsi jubir tidak maksimal. Ketika komunikasi publik jelek, tentu masyarakat akan banyak menolak, bukan karena faktor ketidakpemahamanan, tetapi karena substansi," kata dia.
Dalam konteks ini, Arif bicara tak hanya jubir Istana, tetapi juga tim hubungan masyarakat kementerian maupun lembaga negara.
