alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Audiensi, Paslon Nomor 1 Nilai Bawaslu Bantul Terlalu Fokus ke Urusan Remeh

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Hiskia Andika Weadcaksana Jum'at, 30 Oktober 2020 | 19:16 WIB

Audiensi, Paslon Nomor 1 Nilai Bawaslu Bantul Terlalu Fokus ke Urusan Remeh
Calon Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berkeliling Kota Bantul dengan menggunakan becak, Sabtu (24/10/2020). - (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Bantul Harlina menyampaikan bahwa silaturahmi pengawasan itu dilakukan memang untuk menyamakan persepsi dari setiap pihak.

SuaraJogja.id - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul nomor urut 1, Abdul Halim Muslih dan Joko B Purnomo menilai, Bawaslu Bantul selama ini masih memfokuskan pengawasan kepada hal-hal yang remeh-temeh. Padahal semestinya, menurut mereka, ada hal-hal substansial lain yang perlu lebih mendapat pengawasan dalam gelaran Pilkada Bantul tahun ini.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh calon bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, saat menerima kunjungan Bawaslu Bantul dalam rangka silaturahmi pengawasan di Kantor Sekretariat Tim Kampanye Halim-Joko pada Jumat (30/10/2020). Menurutnya, fokus pengawasan dan penegakan peraturan selama ini hanya kepada APK, belum menyasar hal yang lebih substansial.

"Bagi kami, APK itu memang penting karena jelas sudah diatur, tetapi jauh ada yang lebih penting untuk membuat demokrasi itu lebih berintegritas, luber jurdil, yaitu pengawasan dan pemantauan terhadap ujaran kebencian, hoaks, fitnah, dan money politik," kata Halim kepada awak media.

Ditegaskan Halim, empat hal itulah yang sangat berpotensi untuk merusak integritas pesta demokrasi. Belum lagi jika pesta demokrasi ini tidak memperoleh legitimasi hukum dari peraturan perundang-undangan dan politik yang berasal dari rakyat.

Halim menyebutkan, jika hal-hal yang lebih substansial itu tidak ditindak secara lebih tegas, integritas pesta demokrasi tercederai. Selain itu, ada kekhawatiran terkait pendidikan politik kepada rakyat, yang malah dilakukan dengan cara buruk dan tidak sesuai.

"Kalau dibiarkan saja, tidak akan baik dalam konteks membangun demokrasi menuju pemerintahan yang lebih bersih, baik, dan berintegritas," ujarnya.

Di sisi lain, calon wakil bupati Bantul, Joko B Purnomo, menilai, tim penertiban APK selama ini masih melakukan tugasnya dengan diskriminatif. Hal itu diperkuat oleh banyaknya temuan di lapangan terkait penertiban APK tersebut, yang justru merugikan pihak paslon nomor urut 1.

"Kami menghormati dan menjaga suasana kondusif agar tidak tampak banyak pelanggaran, tapi malah kenyataannya pihak kami yang banyak dirugikan karena penertiban itu. Buktinya ada, semua teman-teman, saya suruh buktikan dengan video saat penertiban mandiri," ucap Joko.

Joko memberikan saran agar nantinya penertiban APK dapat melibatkan tim pemantau dari kedua paslon. Hal itu bertujuan agar semua pihak tahu di mana letak kesalahannya karena ada penjelasan langsung dan menjadi lebih adil.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Bantul Harlina menyampaikan bahwa silaturahmi pengawasan itu dilakukan memang untuk menyamakan persepsi dari setiap pihak. Setelah itu, evaluasi akan dilakukan untuk tahu progres seperti apa yang sudah berlangsung dan apa saja yang perlu dibenahi.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait