SuaraJogja.id - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul nomor urut 1, Abdul Halim Muslih dan Joko B Purnomo menilai, Bawaslu Bantul selama ini masih memfokuskan pengawasan kepada hal-hal yang remeh-temeh. Padahal semestinya, menurut mereka, ada hal-hal substansial lain yang perlu lebih mendapat pengawasan dalam gelaran Pilkada Bantul tahun ini.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh calon bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, saat menerima kunjungan Bawaslu Bantul dalam rangka silaturahmi pengawasan di Kantor Sekretariat Tim Kampanye Halim-Joko pada Jumat (30/10/2020). Menurutnya, fokus pengawasan dan penegakan peraturan selama ini hanya kepada APK, belum menyasar hal yang lebih substansial.
"Bagi kami, APK itu memang penting karena jelas sudah diatur, tetapi jauh ada yang lebih penting untuk membuat demokrasi itu lebih berintegritas, luber jurdil, yaitu pengawasan dan pemantauan terhadap ujaran kebencian, hoaks, fitnah, dan money politik," kata Halim kepada awak media.
Ditegaskan Halim, empat hal itulah yang sangat berpotensi untuk merusak integritas pesta demokrasi. Belum lagi jika pesta demokrasi ini tidak memperoleh legitimasi hukum dari peraturan perundang-undangan dan politik yang berasal dari rakyat.
Baca Juga:Timses Halim-Joko Optimis Elektabilitas Naik Pascadebat Terbuka Pertama
Halim menyebutkan, jika hal-hal yang lebih substansial itu tidak ditindak secara lebih tegas, integritas pesta demokrasi tercederai. Selain itu, ada kekhawatiran terkait pendidikan politik kepada rakyat, yang malah dilakukan dengan cara buruk dan tidak sesuai.
"Kalau dibiarkan saja, tidak akan baik dalam konteks membangun demokrasi menuju pemerintahan yang lebih bersih, baik, dan berintegritas," ujarnya.
Di sisi lain, calon wakil bupati Bantul, Joko B Purnomo, menilai, tim penertiban APK selama ini masih melakukan tugasnya dengan diskriminatif. Hal itu diperkuat oleh banyaknya temuan di lapangan terkait penertiban APK tersebut, yang justru merugikan pihak paslon nomor urut 1.
"Kami menghormati dan menjaga suasana kondusif agar tidak tampak banyak pelanggaran, tapi malah kenyataannya pihak kami yang banyak dirugikan karena penertiban itu. Buktinya ada, semua teman-teman, saya suruh buktikan dengan video saat penertiban mandiri," ucap Joko.
Joko memberikan saran agar nantinya penertiban APK dapat melibatkan tim pemantau dari kedua paslon. Hal itu bertujuan agar semua pihak tahu di mana letak kesalahannya karena ada penjelasan langsung dan menjadi lebih adil.
Baca Juga:Hasil Debat Perdana Pilkada Bantul, Minim Visi Fokus Tebar Pesona
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Bantul Harlina menyampaikan bahwa silaturahmi pengawasan itu dilakukan memang untuk menyamakan persepsi dari setiap pihak. Setelah itu, evaluasi akan dilakukan untuk tahu progres seperti apa yang sudah berlangsung dan apa saja yang perlu dibenahi.
"Termasuk juga kita akan membangun chemistry dari apa yang menjadi ketugasan Bawaslu dengan peserta Pilkada Bantul agar paling tidak, paslon tidak ada salah paham terhadap apa yang menjadi tugas kewenangan dan kewajiban dari Bawaslu terkait pengawasan di lapangan," ucap Harlina.
Terkait dengan penertiban APK yang dituding diskriminatif, Harlina menyampaikan, pihaknya masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.
Namun, perihal usulan keterlibatan tim pemantau dari masing-masing paslon dalam penertiban, kata Herlina, hal itu tidak bisa dilakukan.
Pasalnya, jika mengacu pada regulasi, tidak ada yang mengatur hal tersebut. Menurutnya, sosialisasi itu sudah dan terus dilakukan kepada semua pihak terkait, khususnya kepada para relawan yang memasang.
"Regulasi tidak memungkinkan, lagi pula koordinasi terkait sosialisasi terus dilakukan. Hal itu kita maknai bahwa mereka semua tahu. Itu juga menjadi bahan evaluasi juga bagi mereka. Harapannya ke depan justru saat dilakukan penertiban, sudah tidak ada lagi temuan pelanggaran itu karena sudah semua taat sesuai dengan regulasi yang ada," tandasnya.
