SuaraJogja.id - Mantan ketua MPR Amien Rais melalui kanal YouTube-nya membuat catatan akhir tahun secara singkat dan masih membahas mengenai wewenang kekuasaan yang diberikan kepada Presiden Jokowi menurut UU Dasar Republik Indonesia. Dalam BAB III ada 16 pasal dengan 27 ayat yang semuanya membahas mengenai presiden dan wakil presiden. Misalnya pasal 10, yang menyebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut.
"Kemudian pasal empat ayat satu saya baca, presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar," terang Amien.
Dalam praktiknya, presiden diperbolehkan membuat kabinet sesuai dengan keinginannya. Reshuffle memang merupakan hak prerogratif presiden. Sesungguhnya nama-nama menteri juga sudah ada di saku presiden, yang mengetahui hanyalah Tuhan dan presiden saja. Sehingga kekuasaan terkesan angker dan luar biasa. Pasal 12 sendiri berbunyi, jika presiden menyatakan keadaan bahaya.
Presiden yang menentukan apakah masyarakat masuk ke dalam darurat sipil atau darurat militer. Dari beberapa pasal yang disampaikan, Amien menegaskan luar biasa kepemimpinan presiden. Selain itu, ada beberapa pasal yang mengharuskan adanya persetujuan DPR. Misalnya saja mengenai persetujuan untuk perang atau kebijakan yang menyangkut beban keuangan negara. Namun, yang menjadi masalah besar adalah DPR, DPD dan MPR sebagian besar terdiri dari anggota yes man dari kemauan presiden.
Baca Juga:Jokowi Ingatkan BLT Tahun Depan Hanya Untuk Beli Pangan
"Sehingga tidak keliru jika ada yang menyatakan, DPR, DPD, MPR telah menjadi yes man dan yes woman institution, yang berani speak out mengatakan keyakinannya itu sedikit sekali," ujar Amien.
Apa saja yang diinginkan presiden dengan para perubungnya, yang terkadang berpotensi menghancurkan kepentingan nasional bisa terus berjalan tanpa ada resistensi. Hal tersebut terjadi karena DPR, DPD, MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah tidak bisa mengangkat kepala untuk melakukan kritik apalagi resistensi. Hal tersebut juga yang membuat Indonesia berada dalam malapetaka demokrasi.
Tidak adalagi yang menahan atau membendung keinginan eksekutif. Demokrasi yang ada sekarang menurut Amien sudah berada pada titik nadirnya. Akhirnya politik dan kebijakan yang dilakukan rezim lebih menguntungkan kapitalis, pebisnis dan maling-maling bertaraf nasional dan internasional. Media massa sendiri disebut Amien hanya ada beberapa yang berani menyuarakan agar tidak dituding menganggu stabilitas dan berbagai argumen.
"Dalam versi akhir tahun ini saya mengharapkan, mungkinkah kita semua mengakhiri kepura-puraan politik yang selama ini memang membuat bangsa kita terpuruk," imbuhnya.
Pada batas yang sangat jauh, kepura-puraan politik ini dinilai memperbodoh atau bahkan menghina kebanyakan masyarakat. Misalnya saja presiden berbagi sertifikat ke berbagai wilayah, alasannya pun sekelibat indah agar masyarakat bisa menggunakan sebagai jaminan di bank. Namun sesungguhnya, rakyat kecil akan lebih mudah dibeli tanahnya oleh para konglomerat karena sudah ada sertifikatnya. Hal itu, dinilai Amin sebagai bentuk kepura-puraan politik yang mengerikan.
Baca Juga:Jokowi Wanti-wanti, BLT Tak Boleh Untuk Beli Rokok
Dengar pemaparan akhir tahun Amien DI SINI.
Pada bidang-bidang lainnya, seperti sumber daya alam, kekayaan laut, minyak, mineral, gas alam sebagain besar diungsikan ke luar negeri dengan sepengetahuan sepenuhnya rezim yang saat ini berkuasa. Dari rasa tanggung jawab bersama, Amien ingin mengingatkan apakah Jokowi menyadari jika demokrasi di Indonesia sudah rusak sangat berat. Bisakah presiden putar haluan menomorsatukan kepentingan rakyat banyak dan mereduksi seminimal mungkin kepentingan para konglomerat.
"Akhirnya pak Jokowi, mungkin saya lagi ingin menggarisbawahi. Jadi renungan anda, khususnya untuk awal tahun depan itu dua ujian yang sangat berat yang sedang anda hadapi," tukasnya.
Yaitu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oknum polisi berbaju preman atas pembantaian enam anak muda, harus betul-betul diselesaikan secara adil. Jangan sampai sebagian bangsa menganggap Jokowi tidak adil. Meskipun berat tapi jika Jokowi memiliki kemauan pasti bisa diatasi. Kedua, adalah korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh menteri dalam kabinetnya. Bahkan orang terdekat Jokowi juga terseret dalam kasus tersebut.
Siapa tahu, jika dua ujian berat tersebut dapat diselesaikan dengan baik akan membawa kemungkinan yang lebih positif. Bahwa kepercayaan yang sekarang dialami oleh sebagian anak bangsa kepada Jokowi akan terkikis. Dua hal itu menjadi hal yang ingin disampaikan Amien sebagai renungan akhir tahun. Amien juga meminta Jokowi untuk merenungkan uyon-uyon yang dinyanyikan saat dalang akan menancapkan wayang oleh Ki Narto Sabdo.
Sejak diunggah Senin (28/12/2020), video berdurasi 16 menit tersebut sudah ditonton lebih dari seribu kali. Ada 200 lebih warganet yang menekan tanda suka dan hanya belasan lainnya tidak menyukai. Sementara itu ada puluhan tanggapan lainnya yang ditinggalkan warganet di kolom komentar. Ada yang meminta Amien untuk melanjutkan kritik agar membuka pikiran jernih dan membangun keadilan.
