SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul, memaksimalkan mobil Polymerase Chain Reaction (PCR) hanya untuk kebutuhan mendesak.
Sebab, persoalan anggaran terlalu besar jika biaya pemeriksaan sampel harus dibebankan ke mobil PCR.
Kepala Dinkes Bantul Agus Budi Raharja mengatakan, keberadaan mobil PCR yang belum lama ini dibeli disasar untuk beberapa kalangan.
"Jadi diarahkan untuk pemeriksaan yang mendesak saja, seperti pengambilan sampel untuk aparatur sipil negara (ASN) terkait kepastian bekerja, pasien rujukan yang harus segera ditangani dan ibu hamil yang terinfeksi Covid-19," ujar Agus, dihubungi wartawan, Jumat (22/1/2021).
Baca Juga:Kerap Penuh hingga Tutup Layanan, RS Rujukan Covid-19 di Bantul Tambah Bed
Ia menegaskan, pemeriksaan sampel yang utama tetap di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKLPP) Yogyakarta, sedangkan keberadaan mobil PCR hanya membantu kebutuhan mendesak dan prioritas.
“Jika semua sampel diperiksa lewat mobil PCR maka anggaran akan jebol. Bisa dibayangkan sekali periksa spesimen membutuhkan biaya Rp650 ribu. Padahal minimal butuh dua kali pemeriksaan,” kata Agus.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Trisna Manurung mengatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan apakah anggaran penanganan Covid-19 yang diambil dari Biaya Tidak Terduga (BTT) akan mencukupi atau tidak memasuki tahun 2021.
Ia mengungkapkan, sampai saat ini belum ada kejelasan kapan berakhirnya pandemi Covid-19, yang sudah hampir satu tahun turut melanda Indonesia.
“Saat ini BTT kami ada Rp34 miliar. Pada 18 Januari lalu sudah digunakan Rp6,3 miliar. Perinciannya Rp4,2 miliar untuk Dinkes, Rp1,7 miliar untuk RSUD. Sisanya untuk kegiatan lainnya. Jika ditanya cukup tidak? Kami belum bisa memastikan, karena kami juga belum tahu sampai kapan pandemi berlangsung,” ucapnya.
Baca Juga:Urung Penuhi Syarat Kesehatan, Wali Kota Jogja Batal Divaksin Covid-19
