SuaraJogja.id - Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan beberapa pimpinan DPD bertandang ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (8/6/2021) siang. Kedatangan Syaikhu diterima langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Agung Danarto.
Dalam pertemuan tersebut, Syaikhu menyampaikan unek-uneknya terkait problematika bangsa yang saat ini tengah terjadi. Tak hanya persoalan politik, tetapi juga ekonomi dan sosial.
"Kami meminta banyak masukan ke pimpinan pusat muhammadiyah yang sudah eksis lebih dari seratus tahun ini," ujarnya.
Masukan dari Muhammadiyah tersebut, menurut Syaikhu, ke depan diharapkan menjadi sarana dan sinergi. Dengan demikian, kedua organisasi tersebut bisa saling berkolaborasi dalam menghadapi masalah bangsa.
Baca Juga:Galang Donasi untuk Palestina, Muhammadiyah Himpun Rp32,185 Miliar
Syaikhu menyebut jalan politik PKS adalah silaturahim. Semangatnya adalah mengampanyekan narasi persatuan dan persaudaraan dalam situasi masyarakat yang semakin terbelah dan sikap elit yang semakin terfragmentasi.
Karenanya, dia berharap para pemimpin di negeri ini harus sama-sama mengedepankan politik kebangsaan. Politik yang membawa narasi persatuan dan persaudaraan bukan malah menyulut api kemarahan dan rasa kecewa di hati masyarakat.
Para pendiri bangsa telah memberikan contoh yang sangat baik. Mereka membangun titik temu dalam membentuk konsensus bangsa Pancasila.
"Kami melihat Pancasila ini adalah common platform, kalimatun sawa, titik temu dari berbagai pemikiran dan keyakinan yang beraneka ragam. Semua terwadahi dengan kelima sila tersebut. Kami meyakini bahwa para pendiri bangsa menjadikan pancasila itu sebagai wahana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai wahana pemersatu bangsa seharusnya bisa sama-sama kita jaga dengan sebaik-baiknya," paparnya.
Selain curhat masalah bangsa, PKS juga mengenalkan kepengurusan baru parpol tersebut untuk periode 2020-2025. Termasuk perubahan logo, mars hingga hymne baru mereka.
Baca Juga:PP Muhammadiyah Desak KPK Segera Tangkap Harun Masiku
"[Perubahan] ini diharapkan menjadi penyemangat kami di pks dalam mengokohkan nilai-nilai kebangsaan yang ada di PKS," paparnya.
Sementara itu, Haedar mengungkapkan, kondisi kehidupan kebangsaan masih ada di dalam koridor demokrasi dan konstitusi, tetapi di satu sisi juga menghadapi sejumlah masalah dalam kehidupan berdemokrasi.
"Ada politik yang transaksional, politik yang cenderung oligarki, politik yang sampai batas tertentu oportunistik dan nir etika," ujarnya.
Sementara dalam konteks kehidupan kebangsaan maupun politik yang menjadi arena partai politik PP Muhammadiyah meminta agar semua pihak harus berdiri tegak di atas konstitusi. Ormas tersebut turut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai rujukan bangsa kita termasuk di dalam politik.
PP Muhammadiyah juga berpesan agar PKS dan semua elit politik menjadikan Pancasila sebagai political behaviour. Selain itu menjadi pola perilaku politik yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Jangan sampai pancasila berhenti pada lisan, tulisan, dan retorika," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
