Peran KPI sebagai regulator pun dianggap juga tidak terlihat. Pasalnya mereka justru menempatkan diri hanya sebagai pemantau konten.
"Kalau sekadar memantau kelompok-kelompok masyarakat sipil juga banyak yang peduli. Kalau KPI ini mestinya regulator karena mereka nantinya akan mempengaruhi perpanjangan izin dan seterusnya," ujarnya.
Wisnu menyatakan sebenarnya masyarakat Indonesia secara umum itu sudah bisa memilih tayangan yang bagus atau berkualitas. Dalam artian masyarakat sudah sadar betul tontonan yang logis.
Namun sayang hal itu, belum didukung oleh stasiun-stasiun televisi yang ada dalam urusan konten, sehingga membuat tayangan-tayangan yang berkualitas lebih dominan dan membuat masyarakat tidak punya banyak pilihan.
Baca Juga:Pakar UGM: Saipul Jamil di TV Bukti Kualitas Konten Pertelevisian Indonesia Makin Menurun
"Kalau yang diberikan justru tayangan yang kurang berkualitas dan itu yang dominan ya gimana, enggak ada pilihan. Ada tayangan yang bagus di internet tapi kan itu bayar sebagian masyarakat kita belum bisa yang membayar yang ada untuk mereka ya yang free to air itu. Mau tidak mau akan ditonton," terangnya.
Ia meyakini jika ada stasiun televisi yang bisa memperbaiki atau menambah kualitas kontennya. Tidak menutup kemungkinan itu akan membantu kembali meningkatkan minat masyarakat.
"Kalau misalnya lebih bagus sedikit saja kualitasnya saya kira akan banyak membantu ya. Tetapi juga stasiun televisi yang publik juga didukung," tandasnya.
