SuaraJogja.id - Tentara Nasional Indonesia baru saja memperingati HUT Ke-76 TNI pada Selasa, 5 Oktober 2021 kemarin.
Kendati begitu, menurut seornag pakar Universitas Gadjah Mada (UGM), sampai saat ini ada mandat yang belum dituntaskan. Salah satunya adalah reformasi TNI.
Menurut sang pakar, yakni Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM Muhammad Najib Azca, peringatan HUT TNI menjadi momentum bagi TNI untuk memenuhi agenda reformasi yang hingga kini belum tercapai.
“Reformasi TNI sebagian sudah dilakukan dengan baik misal pencabutan dwifungsi ABRI, ada pemisahan POLRI dari TNI, penghapusan kekaryaan dari fungsi-fungsi TNI. Kendati begitu, ada mandat reformasi yang belum selesai ditunaikan,” tuturnya, Rabu (6/10/2021), seperti dilansir UGM dalam rilisnya.
Baca Juga:Puan Maharani Jajal Jet Tempur dan Raih Wing Penerbang pada HUT ke-76 TNI
Ia menyampaikan beberapa catatan yang perlu dilakukan TNI kedepannya. Salah satunya melakukan reformasi terhadap struktur komando teritorial. Struktur komando teritorial merupakan sebuah warisan perang gerilya. Saat ini struktur komando teritorial masih menyisakan struktur perang gerilya dalam bentuk komando teritorial baik di tingkat pusat hingga desa.
“Struktur komando teritorial sesungguhnya warisan perang gerilya yang perlu direformasi karena sudah tidak kompatibel dengan sistem demokrasi. Sebab, untuk TNI khususnya Angkatan Darat selalu berpotensi terlibat dalam politik dengan warisan ini,” urainya.
Berikutnya, TNI perlu merumuskan kembali posisinya dalam konteks geopolitik yang banyak mengalami perubahan, termasuk dalam bidang teknologi informasi yang mengalami perubahan besar. Menurut Najib Azca reformulasi TNI diperlukan seperti dalam strategi pertahanan agar tidak terlalu menitikberatkan pada matra darat saja.
“Ada matra laut dan udara. Ada urgensi Indonesia sebgai negara maritim maka perlu reformasi strategi pertahanan yang memberikan peran lebih besar pada matra laut dan matra udara,” terang dosen FISIPOL UGM ini.
Najib Azca kembali menekankan pentingnya reformulasi dalam peta ancaman pertahanan baru yang berubah. Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi penganggaran misalnya pengalokasian yang lebih besar untuk instrumen matra laut dan darat yang lebih masif.
Baca Juga:HUT ke-76, Anggota Komisi I Harap Kemanunggalan TNI-Rakyat Tetap Terjaga
“Harapannya TNI lebih relevan dan visioner menghadapi geopolitik dan teknologi informasi, disesuaikan dengan kondisi strategis Indonesia sebagai negara maritim,”ucapnya.
