"Pihak yang berwenang (polisi) ini tidak memperhatikan pasal-pasal anti slap di dalam UU Lingkungan Hidup. Dimana di pasal 66 UU PPLH disebutkan setiap orang yang memperjuangkan lingkungan dengan iktikad baik agar lingkungan menjadi baik dan sehat, tidak dapat dituntut pidana atau perdata," kata Staf Advokasi LBH Yogyakarta, Budi Hermawan
Nyatanya, Polisi masih abai terhadap pasal tersebut. Sehingga LBH Yogyakarta akan membentuk forum pengacara bersama dari organisasi bantuan hukum yang diikuti oleh Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP).
"Kami ingin polisi menghargai Pasal 66 UU PPLH itu lebih ditegakkan. Kami akan kawal bersama dengan pengacara yang ada di Jogja," ujar Budi
Baca Juga:Banyak Penambang Ilegal di Kali Progo, KPP Minta Pemerintah Tindak Tegas
