alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Respons Langkah Menpora Sikapi Sanksi WADA, Apkori Khawatir Dikira Intervensi

Eleonora PEW | Hiskia Andika Weadcaksana Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:11 WIB

Respons Langkah Menpora Sikapi Sanksi WADA, Apkori Khawatir Dikira Intervensi
Ketua Umum KONI DIY Djoko Pekik Irianto menyampaikan target PON DIY usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (2008/2021). - (Kontributor SuaraJogja.id/Putu)

Djoko mengatakan, ada kekhawatiran tersendiri terkait langkah tersebut.

SuaraJogja.id - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menindaklanjuti sanksi dari WADA (World Anti-Doping Agency) terhadap LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia).

Menpora Zainuddin Amali mengatakan, pihaknya akan membentuk tim khsusus bersama Komite Olimpiade Indonesia (NOC) dan LADI.

"Sehingga ini ada dua tugas yang akan dilakukan tim ini, satu untuk mengakseslerasi supaya WADA segera mencabut sanksi kepada LADI, dan menelusuri investigasi kenapa ini bisa terjadi," tutur Amali dalam Konferensi Pers secara virtual pada Senin, (18/10/2021).

Kata Ali, dampak dari sanksi yang diberikan WADA terhadap LADI sangat terasa saat tim bulu tangkis Indonesia menjadi juara di Thomas Cup 2020. Di mana, meskipun memberikan kemenangan gemilang, bendera merah putih tidak dapat dikibarkan di Podium Piala Thomas 2020.

Baca Juga: Tak Bisa Kibarkan Bendera Merah Putih Saat Event Olahraga, Roy Suryo Sarankan Hal Ini

Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) Djoko Pekik Irianto tetap apresiasi langkah cepat Menpora membentuk tim khusus itu, terlebih dalam rangka untuk mempercepat pencabutan sanksi dari WADA kepada Indonesia.

Namun, Djoko mengatakan, ada kekhawatiran tersendiri terkait langkah tersebut, mengingat posisi WADA dan LADI diketahui sebagai lembaga yang independen.

"Niat dari Pak Menpora bagus, tapi yang kita khawatirkan dan dipertimbangkan itu begini. Jangan-jangan nanti dianggap intervensi kepada WADA oleh pemerintah kita. Padahal kan WADA dan LADI itu kan independen," kata Djoko Pekik saat dihubungi awak media, Selasa (19/10/2021).

Djoko yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KONI DIY itu lebih menyarankan untuk LADI yang bisa bergerak secara mandiri. Dalam artian LADI yang kemudian berkomunikasi secara intensif dengan pihak WADA.

Bahkan jika perlu LADI bisa datang langsung ke kantor WADA yang berada di Canada. Untuk membicarakan lebih lanjut terkait persoalan yang dialami oleh Indonesia itu.

Baca Juga: 8 Atlet yang Pernah Tersangkut Doping, Salah Satunya Si Cantik Maria Sharapova

Nanti Kemenpora, lanjut Djoko bisa turut membantu untuk memfasilitasi LADI jika akan datang langsung ke Canada. Ia menilai komunikasi bukan masalah bagi LADI untuk bertemu langsung dengan WADA.

"Nah dengan LADI yang proaktif ke WADA tentu menjadi catatan sendiri bagi WADA untuk bisa bagaimana membantu menyelesaikan permasalahan sanksi itu kepada Indonesia. Jadi sekali lagi niat Pak Menteri bagus membentuk tim satgas tapi hanya kita khawatir, jangan-jangan tim itu nanti dianggap sebagai bentuk intervensi kepada WADA," tuturnya.

Lalu terkait dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI atau NOC Indonesia) bisa juga berkomunikasi langsung dengan International Olympic Committee (IOC) untuk menyampaikan permasalahannya. Serta langkah-langkah yang sudah Indonesia akan ambil untuk menyelesaikan masalah itu.

"Sehingga nanti ada dua jalan. LADI langsung ke WADA, Canada untuk menyelesaikan secara detail. Kemudian pihak NOC Indonesia berkomunikasi langsung dengan pihak IOC untuk menyampaikan perkaranya dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Indonesia," ungkapnya.

Di samping itu, federasi olahraga di Indonesia khususnya yang kemudian telah memiliki sejumlah rencana atau agenda event internasional juga bisa berkomunikasi dengan federasi internasional cabang olahraga yang bersangkutan.

Misalnya saja terkait dengan rencana kejuaraan bulutangkis dunia di Bali dalam waktu dekat. Dalam hal ini tentu Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) bisa berkomunikasi langsung dengan Badminton World Federation (BWF) untuk menyampaikan hal yang sama.

"Untuk menjelaskan yang terjadi saat ini dan langkah-langkah apa yang dilakukan Indonesia sehingga pencabutan sanksi itu bisa segera dilakukan tanpa menimbulkan masalah yang berikutnya. Istilahnya kita menyelesaikan masalah tanpa memunculkan masalah baru," ujarnya.

Ia tidak ingin tim khusus bentukan Menpora itu justru akan menimbulkan persoalan baru nantinya.

"Karena sekali lagi kalau tim yang akan menyelesaikan ini adalah bentukan pemerintah. Kita khawatir jangan-jangan itu sebagai bentuk intervensi kepada WADA," tandasnya.

Indonesia dijatuhi sanksi oleh Badan Antidoping Dunia (WADA) akibat tidak patuh dalam menerapkan program pengujian doping yang efektif.

Salah satu dampak sanksi yang sudah terlihat adalah ketika tim Piala Thomas Indonesia tidak bisa melihat bendera merah putih berkibar seusai memastikan trofi Piala Thomas kembali di tanah air setelah 19 tahun lamanya.

Selain itu terdapat sejumlah event olahraga internasional yang direncakan digelar di Indonesia terancam bakal terdampak akibat sanksi tersebut.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait