SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menyatakan masih akan menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait dengan aturan-aturan pembatasan wisatawan jelang momen libur natal dan tahun baru (nataru). Hal ini guna mengantisipasi ancaman ledakan kasus Covid-19 terjadi lagi.
"Sampai saat ini kita masih menunggu instruksi dari pusat apakah nanti akan ada pembatasan masyarakat yang akan masuk di DIY khususnya di Sleman untuk menggunakan syarat-syarat tertentu itu," kata Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa kepada awak media, Sabtu (6/11/2021).
Sebenarnya, kata Danang, pemerintah pusat sendiri sudah mengimbau kepada masyarakat untuk turut mengantisipasi munculnya klaster penularan Covid-19 pascanataru. Termasuk pembatasan libur atau cuti bersama.
Walaupun tidak dipungkiri sebenarnya Pemkab Sleman sendiri juga berharap ada efek yang baik dari segi peningkatan ekonomi saat momen nataru tersebut. Tetapi di sisi lain mendisiplinkan masyarakat untuk patuh protokol kesehatan itu yang kemudian akan sulit dilakukan.
Baca Juga:Cedera, Ega Rizky Absen Bela PSS Sleman Selama 5 Bulan
"Kalau Kami nanti ya juga melihat dari situasi kondisi setempat karena kepingin kami efeknya akan bagus. Kita sebenarnya kalau mau jujur juga ingin segeralah ini bisa dibuka kembali berapa kegiatan ekonomi dan destinasi wisata tapi untuk bisa memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan ini yang sulit," ungkapnya.
Sehingga selain menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat, Danang mengharapkan kerja sama semua pihak. Tujuannya untuk menekan penularan Covid-19 di wilayahnya.
"Sehingga ini butuh kerja sama tapi untuk pastinya kita akan memberlakukan seperti apa nanti kita menunggu instruksi dari pusat. Lalu nanti akan kita kaji seperti apa aturan yang akan dijalankan di setiap daerah," tuturnya.
Danang menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum melakukan pembatasan-pembatasan secara khusus untuk wisatawan yang hendak ke Sleman. Kendati begitu bukan tidak mungkin pembatasan berupa penyekatan di pintu masuk akan kembali dilakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.
"Sampai saat ini Sleman belum ada. Kalau rencana untuk besok akan membatasi atau tidak otomatis kalau pusat itu memberlakukan pasti sekat-sekat di setiap daerah itu dilakukan pasti dari luar itu itu juga tingkat kemasukan kita dari warga lain atau dari luar juga sedikit," ujarnya.
Baca Juga:TikToker Pengin Jadi Anggota DPRD Sleman, Warganet Salfok ke Kerudung: Lolos Kriteria
Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati membenarkan bahwa aspek mobilitas memberikan peranan besar terhadap terjadinya kasus Covid-19.
Karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengatur mobilitas sesuai dengan perkembangan situasi pandemi terkini, melalui koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Meski sekarang suasananya berbeda, seperti vaksinasi sudah meluas, prokes sangat dipahami, dan kasus sudah melandai, tapi kewaspadaan harus tetap ditingkatkan,” kata Adita.
Penanganan pandemi pada akhir tahun ini, menurutnya, bisa jadi pijakan baik untuk pandemi tahun berikutnya. Kuncinya, Nataru harus bisa dikendalikan. Ia mengingatkan, meskipun mobilitas berjalan, harus tetap dilakukan upaya menekan timbulnya risiko penularan.
