SuaraJogja.id - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY mendesak Pemerintah Daerah DIY tetap menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) di tahun 2022 dengan hasil survey Permenaker no 36/2021. Pihaknya menolak klausul dari UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja yang penetapan upah meniadakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Ketua DPD KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan mengungkapkan bahwa penetapan UMP-UMK untuk tahun 2022 sudah mendekati batas akhir. Pihaknya mendesak Pemda DIY mempertimbangkan masukan untuk menaikkan UMP-UMK.
"Penetapan UMP/UMK 2022 harus mencapai KHL. Kami juga menolak terhadap penetapan upah yang diatur di UU Cipta Kerja," terang Irsyad dihubungi wartawan, Jumat (12/11/2021).
Ia mengatakan UMK di DIY tiap Kabupaten/Kota berbeda-beda. Dari pendataan pihaknya, nilai UMK di Kota Jogja sekitar Rp 2.069.530. Kabupaten Sleman senilai Rp1.903.000, Kabupaten Bantul sejumlah Rp1.842.460.
Baca Juga:Uji Materil UU Ciptaker di MK, Komnas Perempuan Dukung Gerakan Ibu-Ibu Pejuang Agraria
"Kulon Progo masih sekitar Rp1.805.000 dan paling rendah di Gunungkidul sejumlah Rp1.770.000," ujar dia.
Jumlah UMK tersebut masih terbilang rendah dibandingkan dengan hasil survei KHL tahun 2021. Irsyad merinci dari Permenaker No 36/2021, nilai KHL di Kota Jogja adalah Rp 3.067.048.
Hasil survei KHL di Kabupaten Sleman senilai Rp3.031.576, Kabupaten Bantul senilai Rp3.030.625. Di Kulon Progo, sebesar Rp2.908.031 sementara Gunungkidul sejumlah Rp2.758.281.
"Sehingga UMK di tahun 2022 harus menyesuaikan dengan hasil survei tersebut," kata dia.
Irsyad tak menampik bahwa penetapan UMP/UMK diatur di dalam UU Cipta Kerja. Dimana dalam peraturan turunannya PP nomor 36/2021, dalam menetapkan upah minimum meniadakan survey KHL.
Baca Juga:Terjadi Disharmonisasi UU Cipta Kerja, 80 Persen Jasa Konstruksi di Indonesia Gulung Tikar
"Memang tidak mengacu pada KHL namun dalam klausul diubah berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," katanya.
- 1
- 2
