SuaraJogja.id - Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Bantul meningkat selama penerapan PPKM.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslim mengakui, memang ada peningkatan angka masalah kesejahteraan. Meski begitu, dia tidak menyebut jumlah pasti kenaikannya.
"Laporan peningkatan masalah bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Indikatornya yaitu capaian regional domestik bruto menurun," ujarnya, Rabu (17/11/2021).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat menurun pada saat pandemi.
Baca Juga:Jakarta PPKM Level 1, Disdik DKI Tambah Jam Pelajaran PTM Terbatas
Umumnya PMKS adalah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Serta tenaga yang dirumahkan dari tempatnya bekerja.
“Penelitian BPS terkonfirmasi oleh penelitian lapangan,” ucap politikus PKB itu.
Namun demikian, PPKM Bantul yang berada di level membawa angin segar terhadap mereka yang terdampak Covid-19. Terjadi pemulihan ekonomi di mana tingkat okupansi hotel-hotel tidak hanya di Bantul tapi juga di DIY selalu penuh.
"Contoh hotel-hotel mulai ramai dan full setiap weekend. Mereka butuh karyawan kembali, yang kemarin dirumahkan dipanggil lagi," katanya.
Ia menandaskan bahwa meski sektor ekonomi kembali bergeliat namun protokol kesehatan (prokes) tetap harus dijaga. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dengan prokes harus beriringan.
Baca Juga:Percepat Rekam dan Cetak Data Kependudukan, Disdukcapil Bantul Buka Layanan di Sekolah
"Karena di saat ekonomi mulai membaik, tidak dipungkiri bisa memunculkan klaster baru. Sehingga penanggulangan pandemi dan ekonomi harus bagus semua," katanya.
Karena itu, masyarakat diminta untuk turut berkontribusi dalam menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity.
“Sebetulnya kami sudah mencapai, karena batasnya 70 persen. Hari ini 85 persen dosis satu dosis dua sudah 70 persen. Sudah divaksin tidak serta merta kebal, atas segala paparan virus. Maka selain vaksinasi, budaya prokes harus dilanjutkan,” ujarnya.
