SuaraJogja.id - Sejumlah pengelola hotel dan biro perjalanan bagi pengunjung yang akan datang ke Kota Jogja diminta untuk selektif. Hal itu untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19 saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 (Nataru).
Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY dan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) DIY.
"Kami memperkuat kerja sama dengan teman-teman PHRI dan ASITA yang menjalankan mobilitas betul-betul orang yang sehat," kata Heroe kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).
Ia berharap setiap orang yang datang ke Jogja sudah dalam keadaan sehat, sehingga ketika kembali dari Jogja kondisi fisik tidak sakit apalagi terpapar Covid-19.
Baca Juga:Jogja Terapkan PPKM Level 3 Saat Libur Nataru, Destinasi Wisata Akan Dibatasi
"Kasus Covid-19 di Jogja sudah sangat turun. Artinya warga yang datang ke Jogja dalam keadaan sehat dan kembali juga dalam kondisi tubuh sehat," kata dia.
Maka dari itu menjelang Libur Nataru 2021 ini pengelola hotel dan juga travel serta biro perjalanan harus secara tegas memilih pengunjung yang memang dalam kondisi tubuh yang fit.
"Jadi yang melakukan mobilitas (pengelola hotel dan agen perjalanan) ini termasuk penumpang harus dicek, harus selektif juga," katanya.
Upaya Pemkot Yogyakarta, kata Heroe terus menerapkan one gate system bagi pelaku perjalanan yang masuk ke Jogja. Semua bus penumpang diwajibkan masuk ke dalam Terminal Giwangan.
"One gate system tetap kita jalankan, tidak ada perubahan. Hal ini kan juga sebagai antisipasi bahwa penumpang datang dalam keadaan sehat," kata dia.
Baca Juga:Kemenhub Berencana Lakukan Tes Antigen Acak pada Pengendara di Libur Nataru
Aturan untuk membawa atau menunjukkan bukti telah divaksin menjadi syarat lolos masuk ke Kota Jogja. Selain itu bagi bus yang lolos akan diberikan kartu khusus untuk mendapat lokasi parkir.
Sementara itu, Ketua PHRI DIY Deddy Purnomo menyebutkan, dengan adanya penurunan PPKM Level 2, anggotanya sudah kembali memanggil karyawan yang sempat dirumahkan. Hal itu menyusul dengan meningkatnya okupansi hotel mencapai 75 persen.
"Ya kita bangkit iya tapi phri belum baik baik saja. Kita sudah berdarah-darah dua tahun. Ini baru untuk nyicil utang sama bayar karyawan. Ini mereka masih wait and see. Inmendagri turunnya bagaimana ini yang jadi kita khawatir," ujar Deddy, Selasa (23/11/2021).
Ia berharap dalam penerapan PPKM Level 3, pemerintah tidak menutup total wisata di Jogja. Pihaknya memberi usulan bahwa penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dilakukan selama wisatawan berkunjung.
"Inmendagri nanti jangan melarang orang berpergian karena kami siap menjalankan prokes dengan ketat. Perketat prokes, tindak pelaku wisata termasuk anggota kami maupun masyarakat, wisatawan yang tidak melakukan prokes," ujar dia.
