SuaraJogja.id - Kasus baru Covid-19 di DIY kembali meroket bahkan DIY sempat menempati peringkat pertama penambahan kasus harian terbanyak se-Indonesia dengan tambahan 79 kasus baru pada Kamis (25/11/2021) kemarin.
Penambahan kasus yang signifikan tersebut terjadi dari temuan dalam kegiatan tes acak Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah dilakukan di beberapa sekolah yang tersebar di kabupaten kota. Dari sana sejumlah siswa diketahui terpapar Covid-19.
Koordinator Bidang Penegakkan Hukum Satgas Covid-19 DIY Noviar Rahmad menilai sejumlah temuan kasus Covid-19 di sekolah ini akibat dari ketidakjujuran baik siswa atau guru dan tenaga kependidikan terkait kondisi masing-masing.
"Terutama kejujuran dulu yang penting. Jadi kalau misalnya si siswa atau guru terkonfirmasi positif maka dia harus jujur kalau memang terpapar Covid-19. Bukan lantas memaksakan masuk sekolah. Ini yang terjadi sebetulnya jadi ada yang terkonfirmasi positif dia tidak jujur harusnya isoman malah masuk sekolah," kata Noviar saat dihubungi awak media, Sabtu (27/11/2021).
Baca Juga:Tegakkan Perda Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Satpol PP DIY Fokus Tindak Si Pemberi
Sebenarnya, kata Noviar, pihaknya juga telah beberapa kali melakukan operasi atau razia di sejumlah sekolah. Tujuannya untuk mengecek penerapan protokol kesehatan (prokes) dari semua warga sekolah tersebut terlebih saat kegiatan PTM.
"Sebetulnya kami sudah melakukan pengecekan di beberapa sekolah, rata-rata tempat yang kami cek kemarin masih prokes," ucapnya.
Kendati begitu, ia menyoroti peran satgas Covid-19 di masing-masing sekolah yang dinilai belum berjalan maksimal. Hal itu yang menjadi kelemahan tersendiri dalam pelaksanaan PTM.
Padahal satgas Covid-19 sekolah mempunyai peran yang penting dalam terus menjaga prokes dari setiap warga sekolah. Termasuk dari pada siswa yang tidak jarang abai begitu saja ketika sudah bertemu dengan rekan-rekannya.
"Kadang-kadang di dalam sekolah itu kan harus ada Satgas, nah itu yang harus berfungsi secara maksimal sebetulnya. Ini yang masih kami lihat ada kelemahan-kelemahan di sektor sekolah," ungkapnya.
Baca Juga:UU Cipta Kerja Institusional, Buruh DIY Desak Pemda Ubah UMP 2022
Menurutnya Noviar, satgas Covid-19 di sekolah itu harus lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Secara khusus mengawasi siswa dalam penerapan prokes.
"Masih perlu ditingkatkan. Ya mengawasi namanya anak-anak ya, jadi harus dituntut diawasi pakai masker terus dan tidak berkerumun, ini yang sering terjadi," sebutnya.
Ditegaskan Noviar, pengawasan satgas Covid-19 sekolah bukan hanya saat pelaksanaan PTM di dalam lingkungan sekolah saja. Melainkan juga seusai kegiatan PTM juga lebih harus diperhatikan.
Belum lagi dengan adanya beberapa siswa yang justru berkumpul atau nongkrong tanpa mengindahkan prokes. Kondisi tersebut yang kemudian dikhawatirkan bakal menambah sebaran kasus Covid-19 di lingkungan pendidikan.
"Satgas sekolah itu jangan hanya berada pada saat jam pelajaran tapi juga dia harus mengawasi di lingkungan sekolah itu. Nah pelajar-pelajar yang nongkrong itu kan berada di lingkungan sekolah. Itu yang harus diawasi," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulon Progo mencatat terdapat guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang terpapar Covid-19 dari hasil Surveilans PTM atau tes acak di lingkungan pendidikan wilayah Bumi Binangun. Berdasarkan catatan yang ada terdapat 4 orang GTK yang dinyatakan positif Covid-19.
Hasil tes acak yang dilaksanakan 9-17 November 2021 lalu itu membuat penghentian sementara PTM terbatas di 15 SD, 1 SMP, dan 3 SMA selama kurang lebih 15 hari.
Ada pula kasus tes acak yang dilakukan di SMA/SMK sederajat di Kabupaten Sleman pada 24 November 2021 kemarin. Dari situ diketahui terdapat 19 siswa dan seorang guru yang terpapar Covid-19.
Dengan kondisi ini Pemda DIY mulai berpikir untuk melakukan pengentian kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bagi sekolah-sekolah yang ada di wilayahnya.
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan munculnya kasus-kasus baru COVID-19 di sekolah perlu dilakukan evaluasi. Fenomena tersebut muncul apakah dikarenakan kesalahan prosedur dalam penerapan aturan tes acak atau karena lengah dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) di sekolah.
Bila sekolah sudah taat aturan namun masih saja kasus COVID-19 muncul, Pemda akan meminta PTM dihentikan sementara waktu untuk memutus mata rantai penularan.
"Karenanya kalau (kasus Covid-19) terus muncul, nanti semakin banyak anak-anak bisa positif. Kita harus hati-hati betul. Kalau dari evaluasi karena ada kesalahan prosedur atau lengah ya kita off-kan lagi (PTM). Itu sangat mungkin," ujarnya.
Aji menambahkan, evaluasi juga diperlukan saat siswa sudah pulang sekolah.Sebab dari kasus yang muncul, kebanyakan merupakan siswa SMA/SMK yang mobilitasnya cukup tinggi setelah keluar dari sekolah.
Karenanya satgas di sekolah dan kabupaten/kota diminta untuk berkoordinasi dengan orang tua murid untuk memantau pergerakan anaknya. Anak-anak harus dipastikan bisa segera pulang setelah selesai PTM di sekolah.
