SuaraJogja.id - Pemkot Yogyakarta sudah mengalokasikan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan di tahun 2022 mendatang. Pihaknya mengarahkan pada perbaikan infrastruktur pariwisata yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan bahwa APBD yang diajukan pada 2022 ditujukan untuk peningkatan infrastruktur pariwisata dalam menyejahterakn masyarakat.
"Jadi berangkat dari pariwisata ini yang kita genjot agar ekonomi itu berkembang di masyarakat," kata Heroe ditemui wartawan di Hotel Top Malioboro, Kemantren Tegalrejo, Kota Jogja, Selasa (14/12/2021).
Ia mengatakan bakal mendorong spot pariwisata yang ada di kampung untuk berkembang, baik fasilitas dan juga SDM. Sehingga banyak warga yang diajak untuk membangun bersama destinasi wisata kampung yang harapannya bisa memberi dampak positif terhadap warga sekitar.
Baca Juga:7 Gaya Make Up Nikah Istri Danang DA, Anggun dengan Paes Ageng Jogja
"Jadi harapannya Pariwisata di kampung bisa segera berbenah dan dapat menarik wisatawan baik dari Kota maupun luar Kota Jogja," katanya.
Dengan hidupnya pariwisata kampung ini, lanjut Heroe Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) bisa mengarahkan warga yang masuk dalam kelompok miskin untuk mendapat keterampilan. Bahkan diberikan usaha untuk lepas dari status miskinnya.
"Jadi jika akan memberikan pelatihan, TKPK ini bisa mengenali betul sasarannya. Apakah memang bisa membuka usaha atau dilatih keterampilan hingga bisa diperkerjakan," katanya.
Ia tak menampik bahwa kemiskinan akan tetap ada meski di wilayah kota. Maka dari itu, program pengentasan dari TKPK baik di kelurahan dan kemantren harus disiapkan secara matang.
Sejak 2019-2020 lalu, angka kemiskinan di Kota Jogja naik sebesar 0,4 persen. Heroe mengatakan jumlah itu cukup kecil dibanding kabupaten lain yang mencapai 1-2 persen.
Baca Juga:Viral Mobil Porsche Bertulis Sate Taycan 4 Senayan, Netizen Sebut Milik Pengusaha Jogja
"Di Kota Jogja sendiri naiknya 0,4 persen. Kalau kemiskinan itu kan tetap ada. Memang di saat pandemi Covid-19 ini kecepatan pengentasan kemiskinan tidak secepat waktu normal," katanya.
Heroe tak menampik kenaikan angka kemiskinan tersebut terjadi pada warga yang sebelumnya berhasil keluar dari status miskin dan kembali miskin karena dampak Covid-19.
"Namun ada juga yang berhasil keluar dan tidak miskin lagi. Ini memang, tren yang terlihat masih cukup baik. Ada penurunan (jumlah warga miskin) juga, tapi juga tidak banyak," katanya.
