SuaraJogja.id - Politik Indonesia sudah cukup lama diwarnai isu perpanjangan masa jabatan presiden. Hingga kini, terutama di kalangan pengamat, isu Jokowi presiden 3 periode masih menjadi topik hangat untuk diperbincangkan.
Isu Jokowi 3 periode ini dimulai dengan 'celotehan' dari Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sejak itu, isu Jokowi 3 periode ini terus bergulir dan seakan mendapat pembelaan dari beberapa partai politik dan tokoh.
Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), menyatakan sepakat dengan penundaan Pemilu 2024.
Begitu juga dengan Partai Golkar, melalui Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto yang juga sepakat.
Bahkan, Airlangga memberikan info tambahan bahwa penundaan Pemilu 2024 dianggap keinginan masyarakat yang diperoleh dari survey.
Isu yang terus bergulir pada akhirnya menyerempet nama Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut, yang awalnya diam, beberapa hari terakhir ikut mengomentari isu tersebut.
Pergerakan Luhut ini yang akhirnya menjadi target sindiran Fadli Zon melalui cuitan Twitter miliknya. Fadli menyinggung perpanjangan masa jabatan itu dengan menyebut posisi Luhut.
"Kelihatannya yang perlu ditunda atau diperpanjang adalah jabatan Menko Marves," tulis Fadli Zon, dikutip Hops.ID--jaringan Suara.com--dari akun Twitter @fadlizon.
Fadli Zon juga mengomentari berita soal klaim Luhut atas data rakyat yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
"Sebaiknya diungkap ke publik datanya ke masyarakat agar tak terkesan sedang menghalalkan segala cara untuk tujuan pelanggaran konstitusi," ungkap Fadli Zon.
Hingga kini isu penundaan Pemilu 2024 dan Jokowi 3 periode memang masih bergulir. Beberapa pengamat menginginkan ketegasan dari sosok Jokowi sendiri terkait isu ini.
Sampai saat ini, pernyataan Jokowi masih dianggap belum tegas dan bahkan cenderung bias. Tahun 2019, Jokowi pernah tegas dan tampak kesal dengan mereka yang menginginkan dirinya lanjut 3 periode. Namun belum lama ini, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan ide tersebut dengan alasan demokrasi.
Dua sikap yang berbeda inilah yang dianggap banyak pihak bias dan tidak tegas dari sosok Jokowi sebagai presiden.
