Berbeda ketika dua tahun terakhir di mana banyak perusahaan dihantam pandemi Covid-19 dan membayar THR secara mencicil. Menurut dia, perusahaan tidak ingin terjun ke situasi yang sama sehingga perlu antisipasi serta alokasi dana cadangan.
"Beberapa perusahaan seperti itu. Menabung dana nanti ketika mendekati hari raya dibayarkan. Karena mereka juga bisa terkena sanksi ketika tidak bisa membayar atau terlambat," katanya.
Dinsosnakertrans terus membuka layanan konsultasi terkait pembayaran THR hingga 25 April. Untuk aduan dan kewenangan mediasi dilakukan oleh Provinsi dan Pemkot hanya mendampingi.
"Untuk aduan kewenangan ada di provinsi. Jadi setelah tanggal 25 April, aduan-aduan masuk ke provinsi kita hanya mendampingi," kata dia.
Baca Juga:Bayar THR ASN dan Gaji ke-13 Non ASN, Pemkot Surakarta Siapkan Anggaran Rp39,6 Miliar
