"Tapi setelah itu saya mendapat ciuman dari seorang pejabat waktu itu, Pak Kuntoro Mangkusubroto. Saya dicium beneran waktu itu. 'Saya boleh mencium pipinya ibu?' katanya. 'Baru kali ini saya mendengar seorang difabel yang menyuarakan haknya di Istana negara.' Dan saya dicium 'cup, cup' begitu, saking beliau itu mungkin surprised gitu ya. 'Kok ada orang yang begitu berani menyampaikan haknya. Saya sampai kaget loh saya salut sekali dengan mbak Risna,' katanya," kenang Risnawati.
"Kenapa saya menjadi anggota CRPD? Karena memang mungkin pemerintah banyak mengikuti pergerakan saya di Indonesia maupun di markas besar PBB, termasuk yang saya diangkat paspampres di Istana Negara itu, yang kemudian saya buka di forum PBB, 'Lah ini aja Istana Negara belum akses kan?'" tambahnya.
Misi Risnawati di CRPD
Di CRPD, Risnawati tak hanya memberikan advokasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain yang melapor ke PBB.
Baca Juga:Kisah Risnawati dalam Memperjuangkan Hak Disabilitas (Bagian 2-Selesai)
"Misi saya memang ingin menyumbangkan pemikiran ya, terutama khusus dari negara-negara selatan karena negara selatan ini kan cukup challenging daripada negara utara, yang notabene kaya, makmur, sejahtera," tutur dia.
Salah satu yang menjadi fokus Risnawati adalah isu-isu ekonomi seperti soal inclusive labour markets, yang ternyata juga menjadi isu besar G-20. Dalam isu ketenagakerjaan, pengangguran kelompok disabilitas lebih tinggi daripada orang di luar kelompok ini. Sekalipun sudah bekerja, kata Risnawati, penyandang disabilitas masih harus menghadapi perlakuan diskriminatif, seperti tidak adanya aksesibilitas tempat kerja hingga akomodasi yang layak
"Seharusnya ada akomodasi yang layak disediakan seperti transportasi. Bayangkan kalau difabel kayak saya kerja di Jakarta, harus naik taksi tiap hari, gajinya habis," terang perempuan yang akrab disapa 'Risna' ini. "Akomodasi yang layak ini harus disediakan oleh negara, paling enggak kantor itu bisa menyediakan sopir dan mobil."
Sampai sekarang, Risnawati masih memiliki mimpi supaya aparat negara maupun penegak hukum paham tentang isu disabilitas, memiliki keberpihakan untuk kelompok disabilitas, sehingga Indonesia ini benar-benar bisa menjadi negara yang inklusif.
Pemenuhan hak disabilitas di Indonesia
Baca Juga:Liputan Khusus: Kisah Risnawati dan Perjuangan Hak Disabilitas (Part 1)
Tentu, lanjutnya, itu membutuhkan kerja jangka panjang dan advokasi. Membandingkan dengan AS, Risnawati menceritakan, saat kemah di suatu daerah pelosok di sana, segalanya aksesibel baginya. Di negara adidaya tersebut, seluruh kementerian terkoneksi untuk serius menangani isu disabilitas.
