SuaraJogja.id - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur, dengan menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Ini proses yang panjang dan butuh sinkronisasi dari banyak pihak. Tapi kami dari KSP siap mendorong semua proses itu. Oleh sebab itu rapat koordinasi diharapkan mampu menghasilkan bahan-bahan yang bisa dilaporkan ke para pengambil kebijakan,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry C Tetelepta, seperti dikutip Antara, Rabu (22/6/2022).
Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Gedung Bina Graha Jakarta ini dihadiri perwakilan Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, serta Plt Bupati Penajam Paser Utara, Ir H Hamdam.
Dalam rapat koordinasi ini, KSP mendorong pengalihan tiga ruas jalan kabupaten yakni Jalan Riko-Maridan dan Jalan Lingkar Telemow di Kecamatan Sepaku, serta Jalan Gunung Mulia-Sebakung Jaya di Kecamatan Babulu, untuk dijadikan jalan nasional.
Pemerintah pusat juga akan mengusulkan agar proses pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang tersendat sejak tahun 2018, untuk dilanjutkan kembali oleh Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
Walaupun ketersediaan air baku dari instalasi Kementerian PUPR sudah mencukupi kebutuhan di wilayah IKN, namun menurut Febry, keberadaan Bendungan Lawe-Lawe bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
“Maka kenapa tidak disiapkan juga? Sehingga kebutuhan air bagi masyarakat sekitar IKN sudah bisa terjamin terpenuhi,” katanya.
KSP akan mengadakan rapat koordinasi kembali untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur penunjang wilayah IKN ini dengan Kementerian dan Lembaga terkait.
Rencana pembangunan IKN sendiri akan dimulai pada Agustus 2022 mendatang.
Selain itu Pemerintah RI akan bekerjasama dengan Korea Selatan untuk mengkaji wacana pembangunan tol bawah laut yang melintasi Teluk Balikpapan.
