"Kami tak ada bayangan PMK itu seperti apa," ujarnya, Sabtu (25/6/2022).
Untuk itu, maka ia dan tim melihat beragam upaya dari berbagai pihak dan mendorong seluruh pihak secara bersama-sama bertanggungjawab dalam menanggulangi, menekan dan menuntaskan PMK.
"PMK ini tanggungjawab bersama-sama, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat, pedagang, pengepul, peternak. Semua harus kerja sama dan punya kesepahaman yang sama," ucapnya.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan DP3 Sleman, diketahui penularan PMK ke Kabupaten Sleman diawali lewat masuknya ternak dari luar wilayah.
Baca Juga:Jadwal Piala Presiden 2022 Hari Ini, Ada Laga PSIS Semarang vs PSS Sleman
Dan ketika ada kasus PMK positif, maka wilayah tersebut akan masuk menjadi zona merah.
"Sekarang hanya ada dua kapanewon aman ya, Depok dan Minggir. Tetapi kan masih ada di tingkat kalurahan yang zona hijau," ucapnya.
Ditanya soal jumlah kematian ternak akibat PMK, Nawang tak dapat lagi menyebutkan jumlah pasti. Namun beberapa hari lalu data mencatatkan 11 ekor sapi perah mati di Kabupaten Sleman, karena terpapar PMK.
Ia mengaku, data tersebut belum bisa segera diupdate karena keterbatasan tenaga teknis di lapangan. Mereka harus membagi tenaga sebagai petugas pelayanan dan administrasi.
"Sambil jalan. Kami paham, mereka juga [harus menjaga] energi. Sudah ada yang opname kemarin," kata Nawang.
Baca Juga:Seto Nurdiyantoro Punya Tuah Apik di Stadion Manahan, PSS Sleman Siap Jungkalkan PSIS Semarang
Petugas tersebut drop diduga karena kelelahan. Pasalnya, sejak PMK merebak, SDM di DP3, Puskeswan dan pusat layanan terkait ternak nyaris bekerja 24 jam.
"Malam sosialisasi, pagi-sore pelayanan. Kami kemarin sudah mengajukan vitamin ke Dinas Kesehatan," bebernya.
Nawangwulan tak menampik ia akan senang bila ada lebih banyak pihak terlibat dalam penanganan PMK, yang pada prinsipnya sebetulnya memang membutuhkan kerja sama. Bukan hanya ditumpukan kepada pemerintah.
Kementan Ajak Badan Penanggulangan Bencana Tanggulangi PMK
Dirjen Direktorat Jenderal Pakan Kementan RI Nursaptohidayat mengatakan, saat ini sudah ada 19 provinsi di Indonesia yang menjadi wilayah penyebaran PMK. Beberapa di antaranya masuk dalam zona merah dan kuning.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, agar mereka ikut terlibat dalam menangani PMK ini," ungkapnya, dalam kunjungan kerjanya di Srunen, Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Sabtu (25/6/2022).
