SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Bantul telah kucurkan dana sebesar Rp20,6 milyar sejak Januari hingga Oktober untuk pembayaran premi jaminan kesehatan nasional (JKN). Dana tersebut bersumber pada APBN bagi peserta JKN yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI).
Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budi Raharjo mengatakan alokasi dana JKN sebesar Rp26,6 milyar atau setara 77,01 persen.
"Alokasi kita Rp26,6 milyar, sebulannya hampir Rp2,2 milyar. Kira-kira sampai akhir tahun bisa mencukupi sesuai target," kata Agus, Sabtu (15/10/2022).
Dengan demikian anggaran JKN tersebut hingga saat ini tersisa Rp5 milyar. Ia mengatakan jumlah tersebut sesuai target universal health coverage (UHC).
Baca Juga:Sebanyak 29 Wilayah di Bantul Masuk Area Rawan Bencana Banjir dan Tanah Longsor
"Hampir 100 persen sesuai target yang kita hitung untuk mencapai UHC tahun 2022," ujarnya.
Ia menyebutkan anggaran tersebut disasarkan untuk 55.472 orang sampai bulan Oktober. Adapun total cakupan kepesertaan JKN di Bantul sudah mencapai 95,27 persen.
Agus menambahkan Pemkab Bantul menargetkan total kepesertaan JKN mencapai target nasional sebesar 98 persen sebelum tahun 2024. Pihaknya pun mengupayakan PBI APBN tetap dipertahankan dan PBI APBD cukup untuk mencapai target tersebut.
"Ini niatan Bupati, kedepan selalu dihitung. Artinya mengupayakan PBI APBN tetap sustain, dana terpadu kesehatan sosial (DTKS) selalu diverifikasi, dan PBI APBN selalu cukup untuk back up pencapaian itu," tutupnya.
Baca Juga:Pria Paruh Baya di Bantul Tertipu Orang Ngaku Cari Kerja, Rugi Sampai Rp29 Juta
