SuaraJogja.id - Kejadian atap sekolah runtuh di SD Muhammadiyah Bogor, Gunungkidul yang menewaskan satu orang siswanya menjadi sorotan sejumlah pihak. Tak terkecuali pegiat pendidikan.
Seorang pegiat pendidikan pendidikan ramah anak, Katarina Susi Indreswari mengungkap, sebetulnya pemerintah sudah memiliki banyak kebijakan termasuk juga instrumen penilaian sekolah ramah anak.
Kebijakan dan instrumen yang disusun itu, dalam konteks bukan sekadar sebagai jalur penilaian menuju status Sekolah Ramah Anak. Melainkan dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah terhadap anak.
"[Namun] tampaknya perlu ada gerakan-gerakan untuk mengawal apa yang dilakukan pemerintah, di tingkat grassroot. Kitalah yang mengawal apa yang dilakukan pemerintah dengan kebijakan dan macam-macam itu, anggaran juga sudah ada," ujarnya, Rabu (9/11/2022).
Baca Juga:Sinopsis Film Tegar, Kisah Anak Difabel Mewujudkan Mimpi yang Tayang di Bioskop 24 November
Susi menjelaskan, kawalan itu bukan hanya ke level sekolah dan orang tua. Melainkan juga sampai ke desa.
"Karena desa juga wajib memperhatikan sekolah juga ya, dengan anggaran dana desa yang dipunya," tuturnya.
Susi mengatakan, persoalan sekolah ramah anak tidak akan pernah selesai. Namun ketika ada stakeholder yang bisa mengawal perwujudan ramah anak, maka diperlukan sinergi.
Melihat konsep pendidikan ramah anak yang ia ketahui, menurutnya secara umum sekolah di Kabupaten Sleman tidak ramah anak.
"Saya pernah punya instrumen pendidikan ramah anak dan saya ujicobakan di beberapa tempat. Jadi selintas aja udah ketahuan. Yang pertama komposisi anak dengan toilet; bagaimana anak-anak dikejar materi; membawa begitu banyak buku ke sekolah jelas bukan ramah anak juga," sebutnya.
Baca Juga:Pamit Bayar Hutang Difabel Asal Magetan Ditemukan Mengambang di Waduk Gonggang
Ia juga mengomentari soal bagaimana anak tidak terlibat dalam pembangunan. Tidak ada suara anak yang dijadikan bahan keputusan dalam program pembangunan. Baik program fisik maupun non fisik.
- 1
- 2
