SuaraJogja.id - Pemda DIY akan menindak tegas pedagang yang masih nekat berjualan di Jalan Perwakilan, Malioboro. Tak hanya mengosongkan kawasan tersebut, Pemda juga akan meratakan bangunan-bangunan ilegal di sepanjang jalan tersebut.
"Ya sudah [bangunan-bangunan di jalan perwakilan] itu akan segera kita ratakan, nanti kalau secepatnya lah kita," ujar Sekda DIY, Baskara Aji, Jumat (06/01/2023).
Aji memastikan bangunan ilegal di kawasan tersebut tidak akan berdiri terus. Karenanya baik Pemda maupun Pemkot akan melakukan perataan bangunan yang disewa pedagang dari pihak-pihak lain.
Sebab Keraton Yogyakarta sebagai pemilik kawasan Jalan Perwakilan sudah meminta tanah tersebut dikembalikan. Sebab bangunan-bangunan di kawasan tersebut disewa atau dibangun tanpa izin Keraton Yogyakarta.
Baca Juga:Kios Disegel, Para Pedagang Jalan Perwakilan Malioboro Terpaksa Tak Jualan Sementara
Karenanya Pemda DIY berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk menindaklanjuti pengosongan kawasan Jalan Perwakilan.
Apalagi Jalan Perwakilan akan menjadi kawasan penyangga Jogja Planning Gallery (JPG) yang dibangun di Gedung DPRD DIY dan Teras Malioboro 2 pada 2024 mendatang. JPG akan menjadi pusat budaya di Malioboro kedepannya.
"Sudah jelas [jalan perwakilan] itu akan dipergunakan bagian pembangunan jogja planing gallery. Loh iya, wong ada yang punya dan yang punya [keraton yogyakarta] ngersaken [meminta] begitu," tandasnya.
Sementara terkait permintaan para pedagang yang ingin bertemu Pemkot Yogyakarta, Aji mempersilahkan saja. Namun dipastikan mereka tidak bisa lagi menggunakan Jalan Perwakilan untuk berjualan.
Pemkot pernah memberikan alternatif mereka untuk direlokasi ke lantai atas Pasar Beringharjo ataupun Pasar Klitikan. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut belum menemukan titik temu antara pemkot dengan pedagang.
Baca Juga:Kios di Jalan Perwakilan Disegel, Pemkot Yogyakarta Geram Pedagang Tolak Relokasi
"Ya silahkan saja bertemu pemkot, tapi yang jelas kawasn itu akan digunakan untuk jpg," ungkapnya.
Secara terpisah Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) Adi Kusuma saat dihubungi mengungkapkan mereka mendapatkan undangan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro atau UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta untuk bertemu. Mereka berharap ada solusi yang baik kelangsungan hidup para pedagang.
Apalagi ada sekitar 21 pedagang dan pemilik warung di Jalan Perwakilan yang terdampak kebijakan relokasi itu. Selain itu ada lebih dari 200 karyawan yang bekerja di kawasan tersebut.
"Kita akan lihat [dalam pertemuan] jika disitu tidak diberikan solusi, kami akan langsung buka segel kios," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
