Dalam putusan MK, disebutkan bahwa mantan narapidana harus menunggu 5 tahun untuk bisa mencalonkan diri sebagai caleg, baik tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Aturan tersebut berlaku bagi mantan narapidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun ke atas.
"Itu menunjukkan memang seharusnya mereka yang baru selesai menjalani pidana itu tidak langsung diberikan kesempatan untuk kontestasi. Apalagi ini di partai politik, di partai itu bisa melakukan pemilihan dengan lebih leluasa memasang kader-kader terbaiknya. Harusnya tidak diberikan kesempatan, kemudian memilih kader baik yang tidak memiliki cacat etik itu, yang seharusnya dilakukan," pungkasnya.
