"Kenapa di Tlogoadi diskriminasi harga? Tim appraisalnya bagaimana? Acuannya seperti apa? Dasarnya seperti apa? Jelas itu tidak adil, makanya itu kami keluar [dari ruangan]," protesnya.
Ia menilai, idealnya tanah di padukuhan Karangbajang terdampak tol Jogja-Solo laik dihargai Rp4 juta/meter dan untuk lahan memangku jalan bisa mencapai Rp4,5 juta/meter.
Dengan ganti nominal sebesar itu, baru kemudian warga terdampak bisa lebih mudah membeli tanah pengganti, yang berada di sekitar tempat tinggal mereka.
"Bagaimana kami bisa pindah secara layak sedangkan dari harganya saja kami sudah susah untuk mencari tanah lagi? Itu belum rumah-rumah yang tanah kecil, rumah kecil, keluarga banyak," terangnya.
"Dengan tanah segitu mereka mau digimanakan? Apakah ini namanya benar-benar ganti untung? Ini ganti rugi!," ucapnya.
Anang menegaskan, sebetulnya warga sangat mendukung program tol. Tetapi mereka ingin harga ganti yang adil dan layak.
"Kalau kami cari tanah jauh dari sini, kami dapat. Tapi kami harus menyesuaikan dengan lingkungan, dan itu dampaknya luar biasa," terangnya.
Kondisi ini membuat kemudian warga memilih berpikir-pikir terlebih dahulu, sembari bermusyawarah di tingkat warga. Untuk memutuskan langkah terbaik yang akan mereka ambil ke depannya.
Tim Appraisal Tol Jogja-Solo Dapat 'Ulti' dari Warga: Kita Itu Zoon Politicon!
Warga Padukuhan Nglarang, Supriyadi mengatakan bahwa, ia sangat menyayangkan tim appraisal yang bertugas di Nglarang menetapkan harga ganti terlalu rendah.
Baca Juga:Tol Jogja-Bawen Akan Beroperasi, Bupati Sleman Sebut Produk yang Masuk Rest Area akan Dikurasi
"Tim appraisal itu penunjukkannya tidak tepat. Mereka menunjuk tim appraisal itu salah sekali. Saya per meter Rp2,9 juta, yang mangku jalan besar cuma Rp3,3 juta," tuturnya.
