SuaraJogja.id - Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut DIY menjadi propinsi termiskin di Jawa mendapatkan banyak tanggapan. Salah satu ekonom DIY, Edy Suandi Hamid meminta data statistik tersebut tak perlu dipolitisasi.
"Itu data statistik, jadi itu persentase penduduk miskinnya terbanyak, [jadi bukan] propinsi termiskin [di jawa]. Kok sekarang ramai, khawatir saya dipolitisasi, saya sebagai ekonom tahu," ujar Edy di Yogyakarta, Senin (23/01/2023).
Namun menurut mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut, persentase penduduk miskin DIY memang yang terbanyak se-Jawa berlangsung berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun bukan berarti DIY menjadi propinsi yang paling miskin di Jawa.
Sebab indikator kemiskinan dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari usia harapan hidup,angka kebahagiaan, angka harapan rata-rata lama sekolah dan indeks kesejahteraan pun harus dihitung. Pada 2022 lalu, IPM DIY mencapai 80,64 persen atau nomor dua setelah DKI Jakarta di Indonesia
Baca Juga:PHRI DIY Bakal Telusuri Informasi Soal Hotel yang Potong Gaji Karyawan Buntut Tunggakan Pesparawi
"Pendapatan per kapitanya pun menunjukkan ada kenaikan. Jadi ini adalah masalah ukuran. Namun apapun itu ukuran data bps, kita harus berjuang menurunkan angka kemiskinan itu," tandasnya.
Anggota Parampara Praja atau dewan pertimbangan Pemda DIY ini menambahkan, alih-alih berkutat pada data, kerjasama semua pihak harus dikuatkan untuk menurunkan persentase jumlah warga miskin di DIY. Sebab persoalan kemiskinan ini terjadi terus menerus tanpa, terutama di kabupaten Kulon Progo dan Gunung yang tingkat kemiskinannya tertinggi dari lima kabupaten/kota di DIY.
Berbagai upaya yang terukur dan terstruktur dari masing-masing kabupaten harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Namun persoalan itu tidak bisa diserahkan pada penduduk miskin sendiri ataupun pemerintah saja karena jadi tanggungjawab bersama.
Karenanya peran perguruan tinggi (PTI) sangat penting sangat penting. PT perlu ikut terjun mendampingi desa-desa dan penduduk miskin.
"Kan tidak banyak, hanya setengah juta [penduduk miskin diy]. Masak puluhan tahun tidak hilang [kemiskinan]," tandasnya.
Baca Juga:PHRI DIY Catat Okupansi Libur Imlek Capai 89 Persen, Paling Tinggi Saat Malam Minggu
Salah satu peran yang bisa dilakukan PT, lanjut Rektor Universitas Widya Mataram tersebut melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kampus bisa mendampingi, mendukung dan mengedukasi masyarakat di DIY.
Hal itu memungkinkan karena dana bantuan bagi warga miskin dari pemerintah cukup banyak untuk pengentasan kemiskinan. Meski sebenarnya ada yang salah dalam program tersebut karena persoalan kemiskinan masih saja sulit diatasi.
"Perlu kita kaji kenapa masalah kemiskinan masih saja ada, mari kita pecahkan, apakah masyarakat justru manja dan mau diberi [bantuan] terus, ini kan masih dugaan. Perlu dikaji, kami ajak kampus untuk mari sama-sama memecahkan kemiskinan di diy supaya stempel penduduk miskin di diy tidak ada lagi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
