SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyatakan bakal memprioritaskan penanganan sejumlah persoalan di tahun 2023. Di antaranya adalah penanganan inflasi, pengangguran serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
Pejabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan tiga hal prioritas di tahun 2023 tersebut sesuai dengan catatan dalam evaluasi kinerja pejabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ke depan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap tiga hal tersebut.
"Itu menjadi bagian evaluasi kita. Itu menjadi prioritas di 2023 untuk bisa ditekan terus," kata Sumadi, Selasa (31/1/2023).
Disampaikan Sumadi, dalam kesempatan itu Kemendagri turut memaparkan hasil evaluasi pada beberapa indikator. Mulai dari realisasi APBD, inflasi, tingkat kemiskinan, stunting, realisasi P3DN dan pengangguran.
Baca Juga:8 Rekomendasi Makanan Khas Yogyakarta, Setiap Berkunjung Harus Coba!
Ia memaparkan khusus untuk Kota Yogyakarta sendiri pada APBD tahun 2022 realisasi pendapatan sebesar 104,28 persen. Angka itu sudah berada di atas rata-rata pendapatan nasional yakni 97,03 persen.
Begitu pula dengan realisasi belanja yang berada di angka 89,12 persen di atas rata-rata belanja nasional 87,63 persen. Sedangkan untuk inflasi per Desember 2022 ada pada angka 6,49 persen di atas inflasi nasional 5,51 persen.
"Terutama inflasi. Inflasi kenapa tinggi karena yang menjadi tempat survei itu adalah di kota di tiga pasar yaitu Demangan, Beringharjo dan Kranggan. Jadi kelihatan tinggi," ujarnya.
Terkait tingkat kemiskinan sendiri, kata Sumadi ada sebanyak 3.010 jiwa atau 0,67 persen. Angka tersebut masih di bawah tingkat rata-rata nasional kabuoaten/kota sebesar 2,64 persen.
Lalu untuk persentase stunting ada pada 13,8 persen di bawah rata-rata nasional 21,6 persen. Sedangkan realisasi P3DN sebanyak 25,71 persen atau masih berada di bawah target nasional yaitu 40 persen.
Baca Juga:Pemkot Yogyakarta Catat Penurunan Volume Sampah Pekan Ketiga Januari
Sementara perta pengangguran berada di angka 7,18 persen. Jumlah itu melebihi atau di atas rata-rata nasional sebesar 5,86 persen.
"Jadi untuk produk dalam negeri, informasi yang kita dapatkan banyak yang belum bisa diupload. Sehingga kita belum bisa semuanya. Selanjutnya pengangguran akan kita coba sisir kembali angka (data) yang belum diolah," paparnya.
