SuaraJogja.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta para pengurusnya untuk tidak terlibat dalam politik praktis jelang Pemilu 2024 mendatang. Jika memang ada yang secara terbuka tergabung dalam salah satu kubu capres maka yang bersangkutan diminta untuk non aktif terlebih dulu.
"Mungkin baiknya kalau dukung siapa ya sebaiknya non aktif dari MUI. Wong kita menganjurkan untuk tidak ikut politik praktis malah pengurusnya itu kan malah nanti malah menghancurkan sendiri," kata Ketua Umum MUI DIY Machasin, Sabtu (11/3/2023).
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang individu tertentu untuk lepas dari hal tersebut. Namun ketika menyangkut statusnya sebagai pengurus MUI maka disarankan untuk non aktif terlebih dahulu.
"Tapi sebagai individu boleh setiap individu boleh, tapi untuk tidak mengatasnamakan MUI lembaga maka itu diminta non aktif," sambungnya.
Baca Juga:Mahfud MD Sebut Boleh Kampanye Politik Inspiratif di Masjid, Politik Praktis Tidak
MUI DIY sendiri juga membatasi diri untuk terlibat dalam ajang politik praktis menuju tahun politik di 2024 mendatang. Sehingga para pengurusnya pun terus diingatkan untuk tak terlibat juga ke arah sana.
"Tentu kalau itu melanggar aturan kena sanksi, tapi sanksinya bagaimana itu masih belum. Misalnya ikut kampanye, silakan saja sebagai pribadi tetapi agar tidak disalahgunakan jabatan di sini (MUI), ditinggalkan dulu, kalau sudah selesai kampanye balik lagi boleh," terangnya.
Menjelang bulan ramadan, pihaknya turut mengimbau seluruh pihak tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana berkegiatan politik praktis. MUI DIY akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak berwenanh guna melakukan pengawasan dan penindakan.
"Kita hanya mengimbau. Kalau pengawasan kita tidak melakukannya, untuk pengawasan dewan masjid yang paling tepat untuk melakukan itu," ungkapnya.
"Bawaslu kita sudah bekerja sama misalnya iklan layanan masyarakat, tapi imbauan dari MUI untuk melakukan kampanye yang sehat, tidak membuat perpecahan, tetap menjaga kesatuan dan kohesivitas umat masyarakat," sambungnya.
Baca Juga:Jelang Pemilu 2024, Yana Mulyana Larang ASN di Bandung Terlibat Politik Praktis
Pihaknya akan memastikan seluruh pengurus di daerah tetap menaati koridor yang disampaikan oleh pusat. Sehingga suasana ramadan jelang Pemilu 2024 tetap aman dan nyaman.
