Lebih lanjut, Ia juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan di Kalurahan Wedomartani sehingga dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk diimplementasikan di Kalurahan lainnya. Terlebih keberhasilan dalam implementasi desa ramah perempuan dan anak ini tidak hanya membawa nama baik Sleman di tingkat nasional, tapi juga nama baik bangsa di mata delegasi ASEAN.
Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
"Selama ini pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Sleman diupayakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan kemajuan pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta menjamin perlindungan hak perempuan dan anak benar-benar dipakai, dilaksanan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat," jelasnya.
Danang juga menyebut upaya lain Pemkab Sleman dalam mewujudkan DRPA yaitu dengan menyusun berbagai regulasi ditingkat kabupaten berupa peraturan daerah, peraturan bupati serta instruksi bupati.
Baca Juga:Persis Solo Dapat Kabar Gembira, Rekan Duet Ramadhan Sananta Bisa Main Lawan PSS Sleman
"Pemkab Sleman secara kelembagaan juga membentuk Forum anak dari tingkat Kabupaten sampai Kalurahan. Sehingga secara prestasi Kabupaten Layak Anak masuk Predikat UTAMA," ungkapnya.
Terlepas dari berbagai upaya dan prestasi yang diraih Kabupaten Sleman dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Danang berharap adanya kolaborasi dan sinergi pentahelix antara pemerintah, lembaga, dunia usaha, media, akademisi dan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan perempuan dan anak.
Dalam kunjungan belajar tersebut juga dilaksanakan pemaparan oleh Lurah Wedomartani terkait implementasi DRPPA sebagai salah satu implementasi PUG/AGSMF di tingkat desa.
Pada kesempatan tersebut, Menteri PPPA dan delegasi ASEAN meninjau secara langsung simulasi DRPPA terkait pelaksanaan PUG/AGSMF bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum.