SuaraJogja.id - Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengebut pengadaan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Saat ini sebenarnya progres pengadaan lahan sudah mencapai 70 persen namun belum dilakukan pelelangan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan hal itu disebabkan oleh mekanisme baru terkait harga perkiraan sendiri (HPS). Dalam aturan terbaru itu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) harus memperoleh persetujuan penentuan HPS dari Kementerian PUPR terlebih dulu.
"(Tol) Jogja-Solo ini sebetulnya seksi 2 tanahnya sudah 70 persen lebih tapi belum dilelang, karena kami punya mekanisme baru supaya HPS-nya kita cek dulu. Supaya setelah nanti di-approve oleh PU, HPS baru boleh dilelang," ungkap Basuki ditemui di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (25/10/2023).
Sebagai informasi HPS ini merupakan perkiraan biaya atas pekerjaan barang atau jasa. HPS ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai dari sebuah proyek.
Mekanisme baru ini dibuat sebagai langkah antisipasi mencegah sejumlah oknum yang berusaha memperoleh keuntungan pribadi. Termasuk mencegah potensi korupsi yang dapat muncul dari proyek pembangunan jalan tol.
Lebih lengkap aturan itu tertuang dalam Permen PUPR RI No.8/2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR. Disampaikan Basuki, saat ini HPS dalam tol Jogja-Solo ini tengah memasuki tahap value engineering.
"Sebentar lagi, ini lagi di-value engineering namanya," terangnya.
Sementara itu untuk proyek tol Jogja-Solo Seksi 1, kata Basuki, ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Saat ini proyek tersebut terus berprogres dengan baik.
"Itu nanti 2024 jadi itu (Jogja-Solo Seksi 1). Itu sudah progres bagus," ucapnya.
