"Aturan itu banyak termasuk bagaimana mereka harus bertindak di media sosial di masa pemilu. Tidak boleh misalnya mendukung, tidak boleh share, like itu kan sudah ada aturannya. Kemudian tidak boleh juga terlibat dalam kampanye, ikut terlibat aktif dalam kampanye tidak boleh," terangnya.
"Kemudian mereka juga tidak boleh terlibat dalam tim kampanye, kalau tim kampanye ini malah ada potensi pidana bukan pelanggarannya kalau mereka terlibat termasuk peserta pemilu yang melibatkan PNS itu akan dipidana. Itu sudah dilarang di undang-undang 7 tahun 2017 undang-undang pemilu," imbuhnya.
Ada banyak dimensi yang kemudian akan menjadi bahan pengawasan terkait netralitas ASN. Bahkan untuk sekadar mengikuti sosok tertentu dalam hal ini capres-cawapres pun tak dibolehkan.
"Follow juga enggak boleh. Nanti di dalam pilkada, di pemilu terkait dengan misalnya ASN yang follow akun-akun itu ya itu kami imbau kami minta klarifikasi untuk unfollow," sebut dia.
Baca Juga:Soal Netralitas dalam Pilpres, Begini Respon Pimpinan Perguruan Tinggi di DIY
Sedangkan jika ASN yang bersangkutan hanya ditandai saja di media sosial, kata Arjuna, bisa kemudian diminta untuk menghapus secara pribadi.
"Nanti akan kita kaji ya kalau hanya ditag [tandai] apakah bisa meminta untuk bisa tidak ditag, kalau tidak salah bisa di untag sendiri. Jadi kita akan sarankan yang bersangkutan untuk menghilangkan tagnya, karena kan bukan inisiatif yang bersangkutan," kata dia.
