SuaraJogja.id - Masa kampanye untuk Pilpres 2024 sudah dimulai sejak 28 November 2023 kemarin hingga 10 Februari 2024 mendatang. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY berharap tahapan pemilu itu tetap berjalan kondusif.
Pasalnya, kata Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, situasi politik yang kondusif dapat memengaruhi tingkat hunian atau okupansi hotel. Apalagi tinggal hitungan hari sudah memasuki masa libur natal dan tahun baru (nataru).
"Tapi hal ini [okupansi] dipengaruhi kondisi stabilitas keamanan dan politik di DIY. Kita berharap stabilitas keamanan dan politik di DIY stabil. Seperti disampaikan Gubernur DIY, kita harus jaga diri, jaga rasa," kata Deddy, Minggu (3/12/2023).
Diungkapkan Deddy bahwa sektor pariwisata sangat bergantung pada situasi kondusif di suatu wilayah. Jika keamanan itu dapat dijaga dengan baik maka wisatawan pun tak akan ragu datang untuk berkunjung.
Baca Juga:PHRI DIY Optimis Okupansi Hotel saat Nataru 2023 Lebih Baik dari Tahun Lalu
"Jadi keeratan satu sama lain menjadikan kita bisa guyub.
Harapan-harapan itu diharapkan bisa dijalankan parpol maupun masyarakat. Jangan sampai terpancing. Pariwisata itu sangat sensitif dengan keamanan," ungkapnya.
Begitu pula sebaliknya, jika kemudian ada sedikit saja gesekan apalagi hingga terjadi kerusuhan sektor pariwisata pun akan terancam. Apalagi di DIY sudah memasuki tren baik dalam angka reservasi sehingga hal ini harus tetap dijaga.
Saat ini reservasi untuk nataru di DIY sudah mencapai 50-60 persen. Angka itu diperkirakan akan lebih bertambah dan mencapai target hingga 90 persen.
"Jangan sampai dari masa kampanye terjadi huru-hara menyebabkan reservasi dicancel atau diundur," tegasnya.
Deddy bilang masa kampanye sendiri tak berpengaruh pada tingkat okupansi hotel. Baik yang itu digunakan untuk kegiatan MICE dari ruang meeting hingga kamar.
Baca Juga:Sambut Akhir Tahun, NEO Malioboro by ASTON Siapkan Berbagai Kegiatan untuk Liburan Keluarga
Saat ini justru pangsa pasar yang banyak datang adalah rombongan wisata pelajar, instansi, hingga swasta yang berlibur ke DIY. Hal ini disebabkan salah satunya dari banyaknya wisatawan yang penasaran dengan Jogja.
Faktornya adalah karena mereka melihat hasil survei wisatawan Jogja salah satu yang tertinggi. Sehingga ingin membuktikan. Maka itu keamanan harus dijaga, keramah-tamahan di DIY, dari pelaku wisata, tukang parkir juga, pedagang." tuturnya.
Diharapkan semua pihak tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Tidak lantas mengedepankan aji mumpung saja saat banyak wisatawan.
"Momentum ini jangan sampai dirusak gara-gara melihat situasi bagus kemudian nuthuk, ajian mumpun itu jangan lah," katanya.
Tak dipungkiri memang Jogja memiliki rate yang paling tinggi dibandingkan dengan daerah tetangga. Mengingat demand yang juga lebih besar dari wisatawan.
"Dan saya sampaikan ke anggota PHRI, ada batas atas dan batas bawah. Memang sekarang kita pakai publish rate seperti tahun lalu. Tapi kalau ada yang menghendaki paket Nataru, nanti akan kena cash di event tapi masuk dalam satu paket. Kalau kamar saja ya publish," ungkapnya.
"Jangan sampai momen ini membuat kita melakukan sesuatu tak baik. Kelangsungan harus jalan terus. Kita memberikan kesan yang positif," imbuhnya.
