SuaraJogja.id - Pemda DIY didesak segera merealisasikan pembangunan destinasi wisata sejarah. Banyak tetenger atau penanda sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ada di kota ini.
Pembangunan destinasi wisata sejarah ini penting mengingat Pemda DIY gencar melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur. Mulai dari pengembangan kawasan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), pembangunan toilet bawah tanah sebesar Rp 5,7 Miliar hingga pembelian eks Hotel Mutiara sebesar Rp 170 Miliar untuk UMKM.
Ide melahirkan Museum Bung Karno yang pernah digagas pun sampai saat ini belum terwujud. Padahal seringkali Pemda DIY mengeluarkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur atau membeli lahan untuk pembangunan destinasi wisata lain. Sedangkan destinasi sejarah masih sangat minim di DIY.
"Bangun WC (toilet-red) seharga Rp 5,7 miliar saja bisa, atau pembelian tanah untuk jjls harga miliaran saja bisa, masak bangun destinasi wisata sejarah yang menandai peran jogja dalam kemerdekaan RI, pemda [diy] tidak bisa," papar Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto disela kunjungan Museum Linggarjati, Kuningan, Jumat (26/01/2024).
Baca Juga:Raperda Dikebut, Setiap Kalurahan di DIY Bakal Dapat Rp1 Miliar Per Tahun
Menurut Eko, Pemda DIY mestinya lebih serius mengembangkan destinasi wisata sejarah. Anggaran pun harus dikucurkan tak hanya untuk membangun namun juga merawat destinasi tersebut.
Pemda bisa memanfaatkan APBD ataupun dana keistimewaan (danais) untuk membangun destinasi wisata sejarah. Selain itu memelihara museum yang memperlihatkan daya juang para pendiri bangsa.
"Banyak tetenger-tetenger di jogja yang harus dapat atensi. Jogja bisa mencontoh pemkab kuningan yang mampu merawat museum linggarjati sebagai salah satu penanda perjalanan kemerdekaan NKRI saat perjanjian linggarjati pada november 1946. Perjanjian itu kan terjadi pasca ibukota negara dipindah ke jogja," paparnya.
Eko menambahkan, kajian dan penelitian perlu dilakukan secara mendalam untuk pembangunan destinasi wisata sejarah. Peraturan daerah (perda) pun dibutuhkan sebagai payung hukum dalam pelestarian nilai-nilai sejarah bangsa yang berawal dari DIY.
Tak hanya Museum Bung Karno, museum kedaulatan negar dan museum kota republik bisa dikembangkan di DIY. Karenanya diharapkan semua pihak, termasuk Dinas Kebudayaan Daerah (disbud) DIY dan Dinas Pariwisata (dispar) DIY untuk duduk bareng secara serius untuk membangun destinasi destinasi wisata sejarah.
Baca Juga:Gerah dengan Putusan MK, Seniman Tradisi Pentaskan Ketoprak Tobong di DPRD DIY
"Karena ini membutuhkan kajian-kajian butuh penelitian penelitian yang mendalam seperti waktu Perda membuat naskah akademik untuk serangan Umum 1 Maret yang di situ kita ketahui bahwa Sultan HB 9 yang memiliki peran untuk mengambil inisiatif atas serangan umum 1 Maret 1946. Nah ini saya kira penting [untuk pengembangan perda destinasi wisata sejarah]," ungkapnya.
Ditambahkan Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Sudaryanto, pengembangan destinasi wisata sejarah sangat penting. Sebab sejarah hari ini mulai kabur dan banyak generasi muda yang melupakan.
"Kita perlu sepakat untuk melestarikan atau mempertahankan sejarah panjang itu dan percaya kedepan sejarah ini didokumentasi sehingga teman-teman atau anak keturunan kita bisa melihat kembali sejarah panjang di Negara Republik Indonesia ini," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
