Ramai Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, Pakar: di Atas Kertas Mungkin tapi Secara Politik Jalan Terjal

Ketua Umum NasDem sudah bertemu Presiden Jokowi untuk melakukan rekonsolidasi.

Muhammad Ilham Baktora | Hiskia Andika Weadcaksana
Jum'at, 23 Februari 2024 | 16:35 WIB
Ramai Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, Pakar: di Atas Kertas Mungkin tapi Secara Politik Jalan Terjal
Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Arya Budi saat memberi paparan di Fisipol UGM, Jumat (23/2/2024).

Kondisi itu tidak berbeda dengan kubu 03 yakni PDIP dengan partai koalisinya. Arya melihat PPP juga cenderung tidak mempunyai gen untuk berada di luar kekuasaan.

"Bahkan ada statement [PPP] hati-hati dulu soal hak angket, padahal mereka satu koalisi. Sehingga bacaan dengan 03 itu kemungkinan yang lanjut di hak angket hanya PDIP. Jika hanya PDIP di 03 dan PKS di 01. Maka enggak penuh sampai 280 kursi itu yang kemudian menjelaskan hak angket secara politik bisa jadi jalan terjal," paparnya.

Walaupun secara ideal, Arya sendiri setuju dengan wacana hak angket tersebut. Ia menilai hak angket penting untuk melihat bagaimana sebenarnya Pemilu 2024 bekerja di lapangan.

Pasalnya nanti ada investigasi yang akan dilakukan sehingga tidak hanya sekadar mengundang sejumlah pihak untuk datang ke DPR. Melainkan punya otoritas untuk menyelidiki secara ideal.

"Tapi secara politik dugaan saya agak sulit. Jika membaca peta politik berdasarkan trajectory elektoral di pemilu-pemilu sebelumnya," sebut dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak