"02 tentu ada kuda-kuda, di saat bersamaan mereka merasa posisinya superior di mana perolehannya 58 persen lebih rakyat memilih mereka, terlepas bagaimana mereka mendapatkannya, kemudian mereka didukung infrastruktur politik yg memadai dan juga materi politik yang kuat," ujar dia.
Peran Oposisi ke Depan
Sementara itu, Al Fath menyoroti pentingnya peran oposisi dalam menegakkan keadilan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat.
Meski peluang untuk membatalkan kemenangan Prabowo-Gibran kecil, oposisi harus tetap teguh dan tidak tergoda dengan tawaran dari pihak pemenang. Misalnya, PKS telah konsisten dalam mengkritik kebijakan pemerintah selama 10 tahun terakhir.
PDIP, yang kemungkinan besar akan menjadi oposisi, harus memainkan peran yang kuat.
"Karena ketika pemerintahan SBY kita melihat PDIP sangat kencang dan efeknya terlihat di 2009," ujar dia.
Namun, Al Fath juga mengingatkan bahwa PDIP juga bertanggung jawab atas kondisi negatif bangsa dalam 10 tahun terakhir.
"Jadi kerusakan bangsa, kerusakan demokrasi hari ini yang mundur juga tidak lepas dari peran PDIP yg melahirkan kader seperti Jokowi, di mana tidak benar-benar taat dan patuh terhadap konstitusi partai dan konstitusi negara kayak gitu. Artinya dia melawan partai, dia tidak patuh terhadap konstitusi negara. Artinya proses kaderisasi yg berlangsung di PDIP perlu dikritisi di situ," ujar dia.
Al Fath menekankan perlunya partai-partai yang berjuang untuk kepentingan rakyat, baik sebagai oposisi maupun ketika berkuasa.
"Kita ingin kondisi jauh lebih baik, termasuk membenahi kondisi partai yang lebih baik. Jadi mode oposisi itu gunakan sebagai opisisi yg memperjuangkan hak rakyat dan ketika berkuasa pun tujuannya tetap sama, artiya kepentingan rakyat yang utama," katanya.
