SuaraJogja.id - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menghadiri safari syawalan Pemda DIY di Taman Budaya Gunungkidul (TBG), Senin (6/5/2024). Dalam kesempatan ini, Gubernur menerima keluhan Bupati Gunungkidul Sunaryanta tentang sulitnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayahnya.
Sunaryanta menuturkan secara umum situasi di Gunungkidul aman dan terkendali. Di tingkat pemerintahan masih banyak yang harus diperjuangkan yaitu IPM yang belum bisa naik signifikan. Di mana Pemkab sudah berusaha keras meningkatkan indeks pembangunan manusia namun rata-rata masih rendah yaitu 7,30 tahun.
"Artinya rata-rata pendidikan di Gunungkidul hanya SMP kelas 7 atau SMP kelas 1," ujarnya.
Berbagai upaya telah pemkab lakukan untuk meningkatkan angka IPM tersebut. Namun ternyata angka rerata IPM tak bisa naik signifikan. Hal ini tentu berdampak pada indeks yang lain.
Di sisi lain, penanganan stunting telah membaik di mana angka stunting di Gunungkidul telah turun 1,3 persen. di tahun 2023 survei sendiri angka stuntingnmasih 15 persen sementara berdasarkan dat nasional masih 22 persen. Dan Kemiskinan turun meski masih di angka 15 persen
Menjawab keluhan tersebut, Sri Sultan mengakui meningkatkan IPM memang tidaklah mudah. Karena berkaitan dengan tradisi atau pemahaman soal pendidikan yang belakangan ini.
"Meningkatkan IPM memang tidak semudah yang kita bayangkan tetapi kita jangan putus asa kita memang membangun secara bertahap,"kata Sultan.
Yang penting, menurut Sultan bagaimana tahapan itu bisa mereka lakukan dengan cermat, dengan ketulusan. Di mana sebenarnya Pemerintah DIY sudah memahami persoalan tersebut. Di mana Pemda DIY sudah mencoba untuk membantu masyarakat khususnya Gunungkidul untuk menikmati pembangunan.
Di mana setiap periodik, pembangunan memang merasa lebih aman dan lebih nyaman namun juga bertumbuh dan berkembang. Sebenarnya Pemerintah DIY sejak 2013 memiliki punya program pendidikan untuk 12 tahun dengan harapan warga DIY tidak hanya sekedar lulus SD SMP tapi juga mencapai lulus SMA.
Baca Juga:Ikuti Perkembangan Zaman, Pelaku UMKM Gunungkidul Didorong Jual Produk Manfaatkan Teknologi
"program itu akan dicanangkan di 2015 tetapi kami di 2013 telah menyelenggarakannya,"tambah dia.
Di mana bagi anak-anak keluarga yang kurang mampu baik tidak punya ijazah SD, SMP maupun SMA itu dan putus sekolah. Di mana pemerintah mendorong melalui Dinas Pendidikan agar mereka kembali ke sekolah agar tidak putus sekolah.
Pemerintah mendorong agar tidak ada anak usia sekolah yang berhenti sekolah. Para anak sekolah tersebut diberi kesempatan untuk bersekolah kembali dengan menggunakan dana dari pemerintah. Dan tahun ini, pemerintah DIY mengalokasikan dana Rp 4,5 juta untuk SMA.
"Baru saja saya menandatangani berkas Rp 4,5 juta untuk SMA," tambahnya.
Hanya saja Sultan mengakui jika upaya pemerintah untuk meningkatkan IPM terhambat dengan 'tradisi' yang masih ada di masyarakat. Di mana masih ada perilaku membedakan pendidikan antara perempuan dan laki-laki.
"Saya mohon hal seperti itu tidak terjadi lagi. kita jangan membedakan jenis kelamin, antara laki-laki dan perempuan itu sama saja,"ujarnya.
Kontributor : Julianto
