SuaraJogja.id - Pelantikan pejabat yang dilakukan Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo di lingkungan Pemkab Sleman pada Maret lalu menimbulkan kecurigaan dan kritikan. Bukan tanpa alasan, pelantikan pejabat yang secara tiba-tiba tersebut dituding sarat kepentingan dan terkesan dipaksakan.
Tak ayal, pertanyaan pun muncul mengapa Bupati Sleman terburu-buru melantik, lalu cepat-cepat membatalkan pelantikan tersebut. Apalagi mendekati waktu Pilkada pada November 2024 yang semakin buat warga curiga.
Koordinator Pos Pengaduan Rakyat (Pos Pera), Dani Eko Wiyono mengingatkan kepada Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo tak main-main dengan langkah tersebut yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Apalagi menjelang Pilkada manuver yang dilakukan Kustini beresiko untuk mengganggu kepemerintahan di Sleman.
"Ini ada apa?, Pemkab Sleman buru-buru melakukan penggantian pejabat. Apalagi ASN yang dilantik tidak sesuai dengan bidang mereka. Apa ke depannya, kinerja mereka akan semakin baik, sementara yang bakal mereka kerjakan tak sesuai dengan bidangny?" tanya Dani, Senin (27/5/2024).
Baca Juga:Mantan Rektor UNY Sutrisno Wibawa Ikut Penjaringan Cabup PKB Gunungkidul
Dibanding mengurus pelantikan pejabat, ada sejumlah PR yang belum diselesaikan Pemkab Sleman. Seperti kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah pariwisata dari Kemenparekraf di masa pandemi Covid-19 yang mandek, termasuk kasus seperti apartemen Malioboro City dan penyalahgunaan tanah kas desa.
"Itu sudah bertahun-tahun semuanya, tapi sampai sekarang hasilnya nihil?. Sampai kapan kasus ini dibiarkan?" kecam dia.
Berkaitan pelantikan para pejabat di lingkungan Pemkab Sleman yang terburu-buru, Dani menaruh curiga bahwa ada hal yang berkaitan dengan Pilkada Sleman. Bahkan ia menduga memang kasus-kasus ini sengaja dikaburkan.
"Apa ada indikasi kepentingan politik karena mendekati Pilkada?, atau justru sengaja akan mengaburkan persoalan yang sampai hari ini belum ada penyebabnya?" kata dia.
Dani juga mengkritik peran Bawaslu yang seolah-olah menjaga Bupati Sleman untuk mengambil keputusan pembatalan tersebut.
Baca Juga:Bawaslu Sleman Penuhi 30 Persen Kuota Perempuan Panwaslu Kecamatan
Bahkan Dani menjelaskan ada sejumlah pasal yang mengancam pejabat Bupati atau Gubernur terkena sanksi pidana karena melakukan penataan pejabat di luar masa waktu yang ditentukan. Bahkan ancamannya adalah hukuman penjara hingga status petahana yang tak memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada selanjutnya.
Mengacu pada Pasal 71 ayat 2,3 dan 5 pada UU Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan gubernur atau wakil gubernur termasuk bupati dan wakil bupati hingga wali kota dan wakil wali kota dilarang mengganti pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan paslon hingga akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Termasuk juga bupati dilarang menggunakan kewenangannya, program bahkan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu paslon baik di daerah sendiri dan daerah lain dalam waktu enam bulan, sebelum tanggal penetapan paslon hingga penetapan paslon terpilih.
Pada Pasal 71 ayat 5, UU Nomor 10 Tahun 2016, pejabat yang melanggar ketentuan pada ayat 2 dan 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
"Kenapa Bawaslu menghentikan dan menganggap kasus dugaan pelanggaran itu selesai dan meloloskan inkumben maju dalam pilkada nanti?. Kalau mau mencegah harusnya sebelum terjadi proses pelantikan. Itu kan sudah terjadi pelantikan. Aturannya juga sudah jelas di UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71 ayat 2,3 dan 5, kenapa proses pidananya dihentikan? regulasinya seperti apa?" ungkap dia.
Ancaman sanksi bagi pejabat yang melanggar juga tertuang di Pasal 190 UU Nomor 1 Tahun 2015, di mana pejabat yang melanggar bisa dipidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan
Dani meminta agar Bupati tak abai dengan kasus-kasus yang mencuat saat ini di Sleman. Penyelesaiannya harus jelas dan jangan terkesan Pemkab membiarkan.
Selain itu KPU Sleman juga harus membuka mata lebar-lebar mengingat praktik yang terjadi di lingkungan Pemkab Sleman itu masuk dalam pelanggaran yang dijelaskan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017.
Pada pasal 89 di peraturan yang disebutkan di atas, bakal calon yang melanggar ketentuan dengan mengganti pejabatnya 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon, yang bersangkutan dinyatakan tak memenuhi syarat untuk melenggang di panggung Pilkada selanjutnya.
Klarifikasi Bawaslu
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar sudah melakukan klarifikasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran pada tahapan pilkada terkait penataan atau pelantikan pejabat 22 Maret 2024 lalu.
Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.100.2.1.3/1575/SJ dengan ketentuan Pasal 71 ayat 2, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati hingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggap penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan selesai, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri.
Mengacu pada Keputusan KPU Sleman Nomor 266/2024 tentang pedoman teknis tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman, disebutkan bahwa penetapan paslon dilakukan pada 22 September 2024. Maka dari itu pada 22 Maret dilarang melakukan penataan pejabat tanpa adanya rekomendasi dari Kemendagri.
"Intinya 22 Maret itu tidak boleh melakukan penataan pejabat," kata Ichsan.
Bawaslu, lanjut Ichsan harus mengingatkan untuk memberi saran perbaikan ke Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo.
"Harus dibatalkan karena tidak ada rekomendasi dari Kemendagri. Setelah itu bisa diproses dengan mengajukan rekomendasi ke Kemendagri, setelah keluar [surat rekomendasi] baru bisa dilantik lagi," terang dia.
Seperti diketahui, terdapat 39 pejabat yang dilantik Bupati Sleman pada 22 Maret 2024 lalu. Pejabat yang disumpah terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama, Adminstrator dan pengawas.
Sebut saja Kepala Dinas Pertaniain Pangan dan Perikanan Suparmono ditunjuk untuk menduduki jabatan baru yaitu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Selanjutnya Kepala Diskominfo, Eka Suryo Prihantoro menempati jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum.
Selain itu Kepala DPUPKP, Taupiq Wahyudi ditunjuk menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
