Sementara Plt Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengungkapkan tidak bisa melakukan tindakan penegakan hukum atau penutupan tambang. Hal itu terjadi karena aktivitas penambangan diatur dalam Undang-Undang Minerba.
Satpol PP bertugas untuk penegakkan Peraturan Gubernur. Namun pihaknya bersama tim terpadu rutin melakukan agenda peninjauan disejumlah titik pertambangan setiap minggu sekali atau dua kali.
"Kalau itu langsung ke Kepolisian atau Kejaksaan proses penegakan hukumnya," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga:Janji Tiga Hari Atasi Sampah Tak Terealisasi, Pemda DIY Desak Pemkot Buka TPS3R
