SuaraJogja.id - Ekonom UGM, Akhmad Akbar Susamto memberi sejumlah catatan di bidang ekonomi jelang pergantian pemerintahan. Salah satu yang mesti difokuskan yakni terkait dengan ketahanan ekonomi di Indonesia.
Menurut Akhmad, pemerintahan baru di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan sibuk menghadapi tantangan dari sisi pemerintahannya sendiri. Mengingat Kementerian Keuangan telah menyatakan terjadi defisit anggaran APBN per Juli 2024 sebesar Rp93,4 triliun.
Kendati angka tersebut dibilang masih sesuai dengan rancangan APBN tapi perlu diperhatikan bahwa kondisi ini berdampak pada ruang fiskal pemerintah. Akhmad memperkirakan hingga akhir tahun, kemampuan pemerintah dalam mendongkrak ekonomi nasional cenderung rendah.
"Dana yang bisa diotak-atik itu lebih sedikit karena sudah ada alokasinya. Sisanya ini akan lebih kecil lagi karena ada janji-janji politik yang sudah disampaikan oleh pemerintahan lalu maupun nanti dari pemerintahan baru," kata Akhmad dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).
Baca Juga:Wakil Tuhan di Bumi Terjerat Korupsi, Pukat UGM: Gazalba Layak Dihukum Maksimal
Sebagai contoh, keputusan membangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tentu akan membutuhkan anggaran lagi jika dilanjutkan. Belum ditambah program makan bergizi gratis yang anggaran tak sedikit.
Sedangkan dari sisi moneter, Akhmad memaparkan kondisi dan fakta lain yang dihadapi. Salah satu strategi Bank Indonesia dalam mempertahankan ekonomi nasional menetapkan suku bunga tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Kebijakan ini dilakukan dengan mengacu pada kebijakan The Federal Reserve System (Fed) yang juga meningkatkan suku bunga sebagai respon atas inflasi di Amerika. Kemudian suku bunga Amerika turun sebesar 0,5 persen, tapi Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga di angka 6 persen. Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah.
"Kemampuan sektor moneter dalam mendukung perekonomian nasional itu juga rendah sebenarnya. Segi moneter ini juga tidak bisa bergerak bebas, karena banyak bergantung pada kebijakan inflasi luar negeri," ungkapnya.
Dia menilai pemerintah akan kesulitan pada kebijakan fiskal maupun moneter. Mengingat ruang gerak ekonomi yang sempit, sehingga tidak bisa secara progresif meningkat.
Baca Juga:Air dan Konektivitas Kunci Kemakmuran, Pesan Penting Menteri Basuki untuk Pemerintahan Baru
Walaupun memang jelang pergantian pemerintahan ini, kondisi ekonomi nasional tidak terlalu buruk. Sebab masih mampu mempertahankan pertumbuhan di angka 5 persen.
Mamun menghadapi tantangan dari sisi ketahanan ekonomi. Pasalnya pasca pandemi, jumlah pekerja sektor informal jauh lebih besar, yakni 84,13 juta orang atau setara dengan 59,17% dari total pekerja.
"Jadi kondisi ketenagakerjaan kita belum pulih sepenuhnya, tapi orang butuh makan. Jadi apa saja dikerjakan, serabutan begitu. Maka tidak heran kalau sektor informal meningkat," cetusnya.
Strategi untuk menghadapi tantangan tersebut, tak dipungkiri Akhmad, tentu tidak mudah. Dia menyarankan pemerintahan yang baru sebaiknya fokus memperbaiki ketahanan ekonomi.
Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah selain dari sisi ekonomi, yakni memperbaiki sistem reward dan punishment. Ia menyebutnya kondisi ekonomi sekarang ibarat masyarakat salah insentif.
"Ada kondisi di mana seseorang yang baik justru dihukum, dan yang buruk justru diberikan reward. Kondisi ini mengacu pada banyak fenomena yang menghambat masyarakat untuk berkembang," tandasnya.
Akhmad mengambil contoh industri kelapa sawit yang merupakan komoditas ekspor terbesar Indonesia. Berbagai isu sosial dan lingkungan muncul pada industri ini, sehingga tidak banyak pihak yang mau bekerja sama di dalamnya.
"Ini bisa diatasi dengan penegakkan hukum. Jika pemerintah bisa memperkuat penegakkan hukum, maka bisa jadi masyarakat nantinya bisa tergerak untuk maju bersama," kata dia.
