SuaraJogja.id - Pakar Ketahanan Nasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Armaidy Armawi, memberi sejumlah catatan kepada kabinet baru khususnya dalam bidang pertahanan. Salah satu yang penting disiapkan yakni terkait dengan ancaman geopolitik yang kian intens di kawasan Indo-Pasifik.
Bukan hanya sebatas ancaman militer saja yang patut diwaspadai. Melainkan juga melibatkan perebutan pengaruh politik dan ekonomi.
"Kawasan Indo-Pasifik ini akan menjadi perebutan, dan Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang muncul, terutama terkait kedaulatan wilayah dan pertahanan nasional," kata Armaidy, dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).
"Filosofi 'seribu kawan masih sedikit, satu musuh terlalu banyak' tetap relevan, tetapi harus diiringi dengan kehati-hatian dalam menentukan langkah ke depan," imbuhnya.
Baca Juga:Soroti Pemecahan Kementerian LHK, Pakar Hukum Lingkungan UGM: Banyak PR Malah Diceraikan
Dijelaskan Armaidy, kawasan Indo-Pasifik yang mencakup Laut Natuna Utara hingga perbatasan selatan dengan Australia itu telah menjadi wilayah strategis. Tak sedikit kekuatan global tang kemudian memperebutkan kawasan itu mengingat sumber daya alam yang melimpah.
Menurut Armaidy, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga. Melainkan turut harus waspada terhadap perebutan pengaruh yang terjadi secara perlahan namun nyata.
Pemerintah baru diharapkan mampu memanfaatkan situasi global yang tidak menentu ini untuk memperkuat posisi Indonesia. Sebab pada akhirnya yang akan terdampak adalah masyarakat Indonesia sendiri.
"Transformasi geopolitik ini mungkin tidak terlihat jelas, tetapi perebutan pengaruh dan kekuatan adalah hal yang harus kita waspadai. Ini bukan hanya soal menjaga batas wilayah, tetapi juga mempertahankan sumber daya alam kita dari eksploitasi oleh pihak-pihak luar," ujar dosen Fakultas Filsafat ini.
Tantangan selanjutnya yakni terkait luas wilayah Indonesia yang luas. Sistem pertahanan Indonesia, Armaidy bilang, seharusnya berlandaskan kepada pemahaman bahwa Indonesia adalah negara archipelago.
Baca Juga:KLHK Dipecah Jadi Dua Kementerian, Ahli Hukum Lingkungan UGM: Miris
Apalagi dengan belasan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia perlu memastikan bahwa kekuatan alutsista dan jumlah pasukan cukup memadai untuk menjaga kedaulatan.
"Jika dihitung dengan luas wilayah, jumlah pasukan kita masih kurang," tegasnya.
Di tingkat domestik, Armaidy menggarisbawahi pentingnya mengembalikan kepercayaan rakyat sebagai pondasi dari ketahanan nasional. Ia menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia selama dekade terakhir, seperti pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, yang berimbas pada kesejahteraan rakyat, termasuk akses pekerjaan dan pendidikan.
"Ketahanan itu bermata dua, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Rakyat perlu lebih diperhatikan karena mereka adalah tumpuan dari ketahanan negara," ungkapnya.
Armaidy menekankan bahwa keberhasilan kabinet baru dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada kekompakan, visi kebangsaan yang kuat. Serta tidak lupa upaya nyata untuk menegakkan hukum dan mewujudkan konstitusi sebagai landasan dasar ketahanan nasional.
"Di dalam konstitusi itu tugas pemerintahan negara sangat sederhana, yaitu yang pertama adalah bagaimana pemerintah negara itu mampu melindungi segenap warga negaranya. Tidak terdapat jurang antara kaya dan miskin, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang sejahtera," tandasnya.
"Yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari tiga ini nanti akhirnya bangsa ini dapat bersaing secara global, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di tengah pergaulan antarbangsa," sambungnya.
