Gubernur DIY turut didesak agar segera membuat Pergub untuk memastikan semua perusahaan DIY menerapkan struktur dan skala upah yang proporsional. Dengan memperhatikan Kemampuan perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.
"Sehubungan dengan Putusan MK Pasal 88C dalam Pasal 81 angka 28 UU 6/2023, Exco Partai Buruh DIY dan MPBI DIY menuntut kepada Gubernur DIY agar segera melakukan kajian penerapan Upah Minimum Sektoral yang melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan menerapkan UM Sektoral di DIY pada 2026," tuturnya.
Isu PHK pun turut disampaikan dalam tuntutan ini. Pihaknha menuntut Gubernur DIY untuk mengantisipasi adanya PHK di Yogyakarta dan dalam terjadi PHK maka dipastikan harus terlebih dahulu melaui perundingan antara buruh dan pekerja.
Apabil tidak tercapai kesepakatan maka PHK tidak memiliki kekuatan hukum. Sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam UU PPHI.
Baca Juga:Potong Gaji Terus! Serikat Buruh DIY: Upah Buruh Rendah, Bukan untuk Dipotong
Terakhir sehubungan dengan Putusan MK Pasal 156 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 47 UU 6/2023, Exco Partai Buruh DIY dan MPBI DIY mendesak Gubernur DIY untuk mengeluarkan Pergub soal Pesangon. Dalam Pergub tersebut diatur bahwa besaran pesangon paling sedikit seperti apa yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan turunannya.
